Analisis Kebijakan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Upaya Penanganan Masalah Gizi

Abstract

Masalah gizi saat ini masih menjadi masalah masyarakat yang menghambat pembangunan manusia di seluruh dunia. Provinsi NTT merumuskan kebijakan gizi sebagai upaya mendukung pembangunan manusia dalam menyelesaikan maslaah gizi yang ada. Penyelenggaraan kebijakan gizi perlu didukung oleh perencanaan dan implementasi yang baik agar masalah gizi yang dihadapi oleh masyarakat dapat ditangani dengan baik oleh instansi terkait. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis sinkronisasi kebijakan gizi daerah Provinsi NTT terhadap kebijakan gizi nasional; (2) menganalisis proses perumusan kebijakan gizi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya penanganan masalah gizi; (3) menganalisis implementasi kebijakan gizi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya penanganan masalah gizi; (4) menganalisis hasil pencapaian kebijakan gizi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya penanganan masalah gizi. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan desain observasional deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan puskesmas terpilih dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dan Sikka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, sebagai bentuk triangulasi untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh. Informan kunci berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT, Komisi V DPRD Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Akademisi, Tenaga Kesehatan Puskesmas. Data komitmen politik dan peluang pengembangan kebijakan gizi berupa hasil skoring 1 bernilai positif dan 0 bernilai negatif, kemudian dikategorikan menjadi komitmen politik baik dengan skor ≥15 dan peluang pengembangan kebijakan gizi tinggi dengan skor ≥25. Analisis isi dilakukan terhadap dokumen kebijakan untuk mengetahui kesinergian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, antara penyelenggaraan program puskesmas, kabupaten dan provinsi. Analisis isi juga dilakukan terhadap laporan, profil kesehatan dan artikel yang dipublikasi unutk mengetahui isi dari topik-topik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis kesenjangan antara target dan realisasi dari indikator evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui pencapaian kebijakan gizi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan gambaran situasi komitmen politik dan peluang pengembangan kebijakan gizi di Provinsi NTT tinggi. Aspek komitmen politik yang kurang adalah pada bagian alokasi anggaran yang masih rendah. Aliran kebijakan pada peluang pengembangan kebijakan gizi dinilai masih rendah, terutama pada kebijakan yang diusulkan yang belum layak diimplementasikan akibat sumber daya yang masih kurang. Proses perumusan kebijakan gizi sudah dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kelemahan terdapat pada penetapan isu strategis, yang mana analisis masalah dilakukan berdasarkan studi dokumen dan laporan tanpa memperhatikan fakta permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga permasalahan yang benar-benar terjadi tidak menjadi perhatian pemerintah. Implementasi kebijakan gizi dalam upaya penanganan masalah gizi dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas melalui program gizi. Analisis sinkronisasi menunjukkan program yang diselenggarakan oleh Puskesmas Reo dan Paga serta Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan Sikka sudah sesuai dengan program yang dirancangkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kendala dalam proses implementasi berupa keterbatasan dana dan kelemahan pada proses perencanaan. Hasil pencapaian kebijakan gizi yang dilaksanakan oleh Provinsi NTT menunjukkan sebanyak 3 indikator proses yang berhasil mencapai target dan mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2014 sampai 2016. Indikator tersebut antara lain persentase penanganan balita gizi buruk, cakupan balita 6-59 bulan yang mendapatkan vitamin A, dan jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Indikator hasil berupa prevalensi underweight pada balita menunjukkan keberhasilan pencapaian target, namun angka prevalensi berfluktuasi dari tahun 2015, meningkat kembali pada tahun 2016. Hasil penelitian kebijakan gizi ini penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT sebagai bahan informasi untuk lebih memperhatikan perencanaan kebijakan gizi sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.