Pro-Kontra Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia: Pendekatan Analisis Kebijakan dengan Penerapan Advocacy Coalition Framework.

Abstract

Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia telah dibuat sejak lebih dari 50 tahun silam dengan tujuan awal adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang memasukkan isu gambut di dalamnya, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. 57 Tahun 2016, arah kebijakan pengelolaan ekosistem gambut mulai bergeser untuk perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem gambut secara lestari. Sejak dikeluarkan hingga saat ini PP Nomor 71/2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan ‘PP Gambut’ mendapat respon pro dan kontra dari para pihak. Pihak yang pro berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar dalam upaya melindungi dan melestarikan fungsi ekosistem gambut. Sementara itu, pihak yang kontra memandang bahwa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha di sektor perkebunan dan hutan tanaman industri Kerangka pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik perubahan aktor dan jaringan koalisinya dalam sub-sistem kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia, berikut dengan perubahan sistem keyakinan yang dimiliki masing-masing aktor. Melalui pendekatan ACF, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan dinamika kebijakan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia dan (2) Menentukan koalisi aktor dalam perubahan kebijakan yang ada. Penelitian dilakukan dengan lokasi pengambilan data dan wawancara kepada informan yang meliputi Bogor, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Riau, serta lokasi lain yang diperlukan. Waktu pelaksanaannya adalah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan Maret - Desember 2018. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuisioner, dokumen kebijakan, hasil wawancara, dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang berlaku saat ini melalui ‘PP Gambut’ dan turunannya lebih mencerminkan narasi perlindungan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Meskipun demikian, kebijakan yang ada tetap membuka ruang pemanfaatan untuk kegiatan budidaya di lahan gambut sepanjang tetap mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem gambut tersebut. Melalui kerangka penerapan Advocacy Coalition Framework diperoleh dua koalisi yang masing-masing mengusung arah logika sistem kepercayaan (belief system), yakni: (1) Koalisi A dengan diskursus pemanfaatan, yang meyakini lahan gambut sebagai sumberdaya yang potensial dikembangkan untuk budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan hutan tanaman; dan (2) Koalisi B yang mengusung diskursus perlindungan dengan memandang gambut sebagai satu kesatuan ekosistem rentan sehingga harus dilindungi. Adanya pertentangan yang terjadi dalam situasi pro dan kontra saat ini akan terus berlanjut sepanjang narasi kebijakan yang ada tidak menjadi rasionalitas bersama. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan haruslah mencerminkan situasi dan kondisi kenyataan yang ada di lapangan, sehingga perbaikan kebijakan di masa depan yang dilakukan akan mampu mewujudkan kelestarian dan keadilan distribusi manfaat ekosistem gambut.