Analisis Deplesi dan Degradasi Lingkungan untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan (Kasus: Tambang Nikel PT. X di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan).

Abstract

Pemanfaatan sumberdaya alam baik terbarukan maupun tidak terbarukan akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan, dampak tersebut seperti penyusutan cadangan sumberdaya alam dan degradasi kualitas lingkungan. Demikian halnya kegiatan penambangan nikel, karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui maka akan mengurangi cadangan yang ada. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika cadangan nikel dieksploitasi saat ini, akan mengurangi cadangan dimasa yang akan datang. Proses penambangan nikel diawali dengan konversi lahan, demikian halnya kegiatan penambangan nikel yang dilakukan oleh PT. X. Akibat konversi lahan menimbulkan hilangnya fungsi ekologi sebagai penjag siklus makanan, habitat flora, penyerap karbon dan pencegah erosi tanah. Erosi tanh menimbulkan dampak lanjutan berupa sedimentasi di Bendungan Lapoa, terjadi endapan lumpur di lahan persawahan yang mengakibatkan kesuburan tanah menurun dan beberpa hektar lahan sawah tidak dapat diolah akibat endapan lumpur. Meskipun dalam prakteknya kegiatan penambangan nikel kerusakan lingkungan tetap akan terjadi, namun hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana mengurangi tingkat kerusakan lingkungan dalam proses penambangan. Penelitian ini dilakukan pada dua kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Lalembuu di Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Tinanggea merupakan salah satu lokasi kegiatan penambangan nikel yang dilakukan oleh PT. X. Terdapat beberapa desa yang menerima dampak negatif akibat penambangan nikel PT. X, yaitu Desa Lapoa, Bomba-Bomba Asingi dan Roraya. Kecamatan Lalembuu digunakan sebagai lokasi pembanding untuk membandingkan tingkat pendpatan petani padi swah, tingkat penggunaan pupuk dan tingkat produktivitas padi sawah, teridiri dari Desa Lambandia dan Sumber Jaya. Tiap kecamatan ditentukan sebanyak 45 responden petani padi sawah. Penelitian ini melibatkan beberapa stakeholder sebagai pakar untuk merumuskan kebijakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Diantaranya Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Konawe Selatan, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Gularaya Kabupaten Konawe Selatan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Tinanggea. Tujuan penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu menganalisis dampak sosial-ekonomi dalam aktivitas pertambangan nikel PT. X di Kecamatan Tinanggea, mengestimasi nilai ekonomi tambang nikel PT. X, mengestimasi nilai deplesi dan degradasi lingkungan dalam aktivitas penambangan nikel serta merumuskan kebijakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel PT. X di Kecamatan Tinanggea. Berdasarkan hasil penelitian, dampak negatif akibat aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh PT. X telah merugikan petani padi sawah berupa ii menurunnya tingkat produktivitas padi sawah dan tingkat pendapatan, meskipun dalam kegiatan penambangan nikel mampu memberikan dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan sumber penerimaan negara atau daerah. Nilai ekonomi tambang nikel diestimasi sebesar sebesa Rp 131.682.760.290/tahun. Nilai deplesi tambang nikel adalah sebesar Rp 117.599.749.919/tahun, diestimasi dengan menggunakan metode rente ekonomi (unit rent). Rente ekonomi (unit rent) merupakan nilai yang harus dibayar kepada pemerintah. Instrumen nilai deplesi tambang nikel belum diterapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan demikian nilai deplesi tambang nikel merupakan nilai kerugian yang ditanggung oleh pemerintah. Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel PT. X menimbulkan dampak negatif dan merugikan petani padi sawah yang berada di sekitar lokasi penambangan nikel. Kerugian tersebut berupa meningkatnya penggunaan pupuk sebesar 241,38 Kg/Ha akibat kesuburan tanah yang menurun. Berkurangnya ketersediaan air irigasi akibat pendangkalan Bendungan Lapoa, akibatnya petani kehilangan produksi padi sawah dalam satu musim tanam dengan nilai kerugian sebesar Rp 150.864.444/tahun. Sebelum terjadi pendangkalan bendungan, musim tanam mencapai tiga musim per tahun dan setelah terjadi pendangkalan bendungan hanya mencapai dua musim per tahun. Selain itu, beberapa petani padi sawah mengeluarkan biaya tambahan untuk mencukupi air irigasi lahan persawahan berupa pengadaan sumur bor, membeli dan menyewa mesin alkon (penyedot air). Endapan lumpur di lahan sawah tepatnya di Desa Asingi dan Roraya seluas 12,30 Ha, lahan persawahan tidak dapat diolah sudah berjalan selama 2-4 tahun atau 4-6 musim tanam. Endapan lumpur di kebun sagu seluas 4 Ha mengakibatkan pohon sagu menjadi layu dan lambat laun tanaman sagu tersebut akan mati. Akibatnya adalah petani mengalami kerugian berupa kehilangan pendapatan maupun sumber pangan. Penurunan produksi padi sawah akibat degradasi kualitas air diestimasi sebesar Rp 99.167. /tahun, hal ini disebabkan oleh air irigasi yang bercampur material lumpur dan unsur lainnya yang berasal dari lokasi penambangan nikel. Material lumpur disebabkan oleh erosi dan terbawa melalui aliran sungai, serta memilki kandungan bahan organik dan kesuburan yang rendah. Degradasi kualitas air juga menimbulkan penyakit gatal-gatal pada kulit kaki, serta degradasi kualitas udara menimbulkan penyakit batuk. Menurunnya kualitas udara akibat debu dapat dirasakan oleh masyarakat pada jarak 3 Km dari lokasi penambangan nikel PT. X. Total nilai degradasi lingkungan diestimasi sebesar Rp /tahun. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Proces (AHP) serta dianalisis berdasarkan jawaban dari pakar, sumber kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan nikel adalah akibat konversi lahan dan limbah tambang. Pelaku kerusakan lingkungan adalah perusahaan tambang nikel yaitu PT. X, kendala yang dihadapi dalam mengatasi kerusakan lingkungan adalah kurangnya sistem pengawasan, serta alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan adalah kegiatan reklamasi.