Studi Komparatif Pola Kemitraan dan Pola Swadaya pada Sistem Usaha Hutan Rakyat di Kabupaten Probolinggo

Abstract

Sejak 20 tahun lalu, kayu yang dihasilkan masyarakat dijadikan komoditas komersil karena kayu dari hutan rakyat diperlukan sebagai alternatif pasokan bahan baku ke industri pengolahan kayu. Besarnya permintaan kayu dijadikan latar belakang masyarakat untuk membangun usaha hutan rakyat. Namun, keterbatasan masih ditemukan pada sub sistem produksi, sub sistem pemasaran, sub sistem pengolahan dan sub sistem kelembagaan sehingga berdampak pada praktek usaha hutan rakyat. Pola kemitraan dan pola swadaya sudah diimplementasikan dalam hubungan antara petani dan industri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa besar implikasi dari penerapan kedua pola pengelolaan terhadap sistem usaha hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara pola kemitraan dan pola swadaya yang terdiri atas (1) Mengidentifikasi karakteristik produksi hutan rakyat, (2) Menganalisis pemasaran kayu rakyat, (3) Menganalisis pemangku kepentingan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus pada desa yang terlibat pola kemitraan dan pola swadaya di Kabupaten Probolinggo. Desa tersebut yaitu Desa Segaran, Desa Pesawahan, dan Desa Andungbiru. Metode penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling antara pola kemitraan dan pola swadaya dan pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi terstruktur dan mendalam, serta studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan konsep sistem usaha hutan rakyat yang dibatasi pada analisis sistem budi daya, analisis saluran pemasaran, analisis struktur pasar, dan analisis pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanaman jenis sengon (paraserianthes falcataria) dibangun dengan pola homogen, pola campuran dan pola agroforestri. Karakteristik produksi usaha hutan rakyat pola kemitraan dan pola swadaya tidak memiliki perbedaan waktu implementasi di 18 kegiatan budi daya, namun memiliki perbedaan pada layanan bantuan di 3 kegiatan budi daya dan aturan yang digunakan di 7 kegiatan budi daya. Insentif seperti pemupukan awal, pengadaan bibit tanam dan sulaman didapatkan oleh petani kemitraan. Standar operasional prosedur (SOP) pada pemupukan awal, pengadaan bibit, penanaman, penyulaman, kegiatan penebangan, pembagian batang, dan pengangkutan dijalankan petani kemitraan karena saling berhubungan dengan prasyarat perolehan insentif. Disisi lain, layanan bantuan dan standar operasional prosedur di kegiatan budi daya tidak ditemukan pada petani swadaya sehingga kegiatan produksi dilakukan secara mandiri dan bebas. Pola kemitraan teridentifikasi 3 saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran tingkat dua (petani-pedagang-sawmill Koperasi Alas Mandiri KTI (KAM KTI)-PT Kutai Timber Indonesia (PT KTI)), saluran pemasaran tingkat satu (petani- sawmill KAM KTI-PT KTI), dan saluran pemasaran tingkat dua (petani-pegawai-sawmill KAM KTI-PT KTI). Dinamika saluran pemasaran vertikal teridentifikasi pada pola kemitraan dikarenakan lembaga pemasaran yang terkontrol, koordinasi dan iii informasi pemasaran yang terpusat, dan pemasaran yang terpadu. Struktur pasar monopsoni teridentifikasi pada pola kemitraan dikarenakan petani anggota diwajibkan menjual hasil kayu ke pembeli tunggal yaitu KAM KTI. Disisi lain, pola swadaya teridentifikasi 3 saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran tingkat satu (petani-pedagang-indutri menengah besar), saluran pemasaran tingkat dua (petani-pedagang-gudang lokal-indutri menengah besar) dan dan saluran pemasaran tingkat satu (petani- gudang lokal-industri menengah besar). Dinamika saluran pemasaran horizontal teridentifikasi pada pola swadaya dikarenakan hubungan lembaga pemasaran bersifat sementara, koordinasi dan informasi tidak terpusat, serta pemasaran yang bebas. Kecenderungan struktur pasar oligopsoni teridentifikasi pada pola swadaya dikarenakan saluran pemasaran kayu melibatkan beberapa pembeli lokal (pedagang, gudang lokal) yang selanjutnya ditransferkan ke beberapa industri menengah besar. Pola kemitraan teridentifikasi 15 pemangku kepentingan terlibat. Pemangku kepentingan dengan pengaruh kepentingan tertinggi (key players) yaitu PT KTI, KAM KTI, petani kemitraan, dan tokoh agama. Pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi kepentingan rendah (context setters) yaitu lembaga sertifikasi, dan Dinas Kehutanan Provinsi. Pemangku kepentingan dengan pengaruh rendah kepentingan tinggi (subjects) yaitu buruh tani, penjual bibit, pedagang, tim tebang dan tim sarad. Pemangku kepentingan dengan pengaruh kepentingan terendah (crowds) yaitu penyedia jasa angkut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat. Hubungan pemangku kepentingan pola kemitraan dibatasi oleh kontrak kemitraan sehingga berimplikasi pada keragaan yang terbatas. Disisi lain, pola swadaya teridentifikasi 12 pemangku kepentingan terlibat. Pemangku kepentingan dengan pengaruh kepentingan tertinggi (key players) yaitu petani, pedagang, dan gudang lokal. Pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi kepentingan rendah (context setters) yaitu Dinas Kehutanan Provinsi. Pemangku kepentingan dengan pengaruh rendah kepentingan tinggi (subjects) yaitu industri menengah besar, penjual bibit, buruh tani, tim tebang dan tim sarad. Pemangku kepentingan dengan pengaruh kepentingan terendah (crowds) yaitu penyedia jasa angkut, Kelompok Tani Sejahtera Satu, dan Kelompok Tani FMU Alas Makmur. Pemangku kepentingan pola swadaya dibentuk dari hubungan sementara dalam jual beli sehingga setiap pemangku kepentingan bersaing untuk mendapatkan posisi terbaik di pola swadaya.