Model Pengawasan Kelautan Dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-NRI 711.

Abstract

Berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik osenografi, WPP-NRI 711 merupakan salah satu dari sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia dengan potensi kelautan yang melimpah khususnya di sektor perikanan, dan merupakan salah satu dari tiga zona perairan rawan illegal fishing. Di Indonesia, untuk memberantas kegiatan illegal fishing tersebut, masih menganut sistem multi agent dengan manajemen dan kepentingan yang berbeda-beda menurut masingmasing sektornya. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya agen yang mempunyai kewenangan mengurusi laut sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengawasan kelautan Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711 belum mencapai dengan optimal, sehingga diperlukan model pengawasan kelautan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan pengawasan kelautan, mengestimasi potensi ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, nilai ekonomi illegal fishing perikanan tangkap pelagis kecil, dan mengkaji model pengawasan kelautan di WPP-NRI 711. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer, yang dilakukan dengan observasi, wawancara dengan kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis Delphi digunakan dalam wawancara yang melibatkan para pakar dan pelaku dari institusi lembagalembaga terkait pengawasan kelautan. Sedangkan data sekunder, merupakan statistik produksi dan effort perikanan tangkap pelagis kecil, dan data hasil kapal tangkapan illegal fishing. Analisis data yang digunakan yaitu bioekonomi perikanan tangkap pelagis kecil, dan metoda ANP untuk untuk menyusun model pengawasan kelautan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPP-NRI 711. Manfaat pengelolaan optimal ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil yakni upaya penangkapan yang diperbolehkan adalah 5.041 unit effort standard hasil tangkapan 13.561 ton per tahun dan rente ekonomi Rp 225,54 miliar per tahun. Nilai ekonomi dari illegal fishing 3.285 ton per tahun sebesar Rp 53,8 miliar per tahun. Tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis kecil menunjukkan bahwa effort masih dapat ditingkatkan mencapai tingkat optimum sehingga memberikan manfaat ekonomi maksimum. Dari hasil penelitian ini, model pengawasan kelautan single agent multi task dengan dukungan penuh pemerintah, lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pengawasan kelautan pada umumnya, khususnya sumberdaya perikanan.