Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92506
Title: Kajian Keterkaitan Sistem Sosial-Ekologi Lamun dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pesisir Pulau Bintan
Authors: Kusumastanto, Tridoyo
Adrianto, Luky
Wardiatno, Yusli
Wahyudin, Yudi
Issue Date: 2018
Publisher: IPB (Bogor Agricultural University)
Abstract: Ekosistem lamun (seagrass) adalah salah satu penyusun kesatuan ekosistem pesisir bersama dengan mangrove dan terumbu karang. Tujuan penelitian ini adalah (i) mengkaji, menganalisis dan memetakan besaran keterkaitan sistem sosial ekologi ekosistem lamun melalui jasa-jasa ekosistem lamun yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir di wilayah studi; (ii) mengkaji dan menganalisis besaran keterkaitan sistem sosial ekologi lamun dengan nilai ekonomi sumberdaya ikan serta mengestimasi nilai ekonomi jasa ekosistem yang disediakan ekosistem lamun untuk masyarakat pesisir di wilayah studi; dan (iii) mengembangkan instrumen ekonomi sumberdaya dalam pengelolaan kawasan konservasi padang lamun yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunnjukkan bahwa ekosistem lamun mempunyai keterkaitan kuat dengan masyarakat pesisir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir di wilayah studi yang memanfaatkan keberadaan ekosistem lamun di sekitarnya sebagai daerah penangkapan ikan. Kehadiran pengunjung yang berwisata di sekitar pantai yang berasosiasi dengan keberadaan lamun juga memberikan dampak ekonomi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai ekonomi dampak wisata mencapai sebesar Rp 245,32 juta tahun/tahun atau sebesar Rp 1,48 juta/hektar/tahun. Ekosistem lamun mampu mensuplai integritas ekologi dan jasa ekosistem yang sangat dibutuhkan dalam alokasi penggunaan lahan yang berkelanjutan di wilayah pesisir daerah studi. Status kapasitas ekosistem lamun ditinjau dari komponen integritas ekologis dan jasa ekosistem masih berada pada tingkat tidak optimal, karena masih adanya penggunaan lahan yang belum terpenuhi suplainya. Potensi ekonomi kehilangan habitat lamun akibat kerusakan dapat mencapai sebesar Rp 251,68 juta/hektar/tahun. Nilai ini berpotensi mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan nelayan artisanal Kabupaten Bintan sebesar Rp 535.493,88/nelayan/tahun. Keberadaan ekosistem lamun mampu meningkatkan daya dukung perairan (K) sebesar α. Pada penelitian ini nilai α sebesar 9.049,28, atau dengan kata lain bahwa ekosistem lamun di wilayah studi mampu memberikan peningkatan daya dukung perairan sebesar 9.049,28 kg/hektar. Sistem sosial-ekologi ekosistem lamun mampu meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya ikan di wilayah studi berupa peluang dampak ekonomi langsung yang diperoleh dari nilai potensi ekonomi perikanan yang mencapai sebesar Rp 23,72 miliar/tahun dan ekosistem lamun dipertahankan pada luas 166,10 hektar. Nilai ekonomi jasa ekosistem lamun di wilayah pesisir pulau Bintan diestimasi sebesar Rp 1.623,16 juta/hektar/tahun atau sebesar USD 121.914,09/ hektar/tahun. Nilai ini terdiri dari nilai ekonomi jasa penyediaan/produksi sebesar Rp 394,51 juta/hektar/tahun, nilai ekonomi jasa pengaturan sebesar Rp 101,39 juta/hektar/tahun, nilai ekonomi jasa budaya/informasi sebesar Rp 198,33 juta/hektar/tahun dan nilai ekonomi jasa pendukung/habitat sebesar Rp 928,92 juta/hektar/tahun. Nilai ini di atas range nilai referensi yang ada yaitu Rp 0,34 juta/hektar/tahun hingga Rp 1,30 miliar/hektar/tahun. Pembayaran Jasa Ekosistem (PJE) dapat menjadi sumber pembiayaan baru bagi pengelolaan ekosistem lamun. PJE dapat dijadikan sebagai instrumen ekonomi bagi Pengelolaan Kawasan Konservasi Padang Lamun Berkelanjutan, karena dengan melakukan penerapan PJE ini, maka keberlanjutan ekologi, sosial dan ekonomi dapat diselaraskan implementasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PJE melalui mekanisme entrance fee sebesar Rp 53.921,38 per orang yang dihitung berdasarkan nilai ekonomi dan daya tampung ekosistem lamun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 5,99 persen, sedangkan bilamana nilai pungutan ditetapkan menjadi sebesar Rp 60 ribu per orang, maka pendapatan asli daerah dapat meningkat sebesar 6,66 persen. Peningkatan pendapatan asli daerah ini setidaknya berbanding linear dengan pendapatan regional dan pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
URI: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92506
Appears in Collections:DT - Economic and Management

Files in This Item:
File SizeFormat 
2018ywa.pdf
  Restricted Access
81.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.