Dampak Inklusi Keuangan terhadap Agregat Moneter: Studi Komparatif di 36 Negara

Abstract

Inklusi keuangan dirancang untuk meningkatkan kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam mengakses sistem keuangan formal, khususnya bagi masyarakat unbanked. Perluasan inklusi keuangan mendorong perkembangan inovasi pada sektor keuangan, sehingga menyebabkan jumlah uang yang beredar mengalami perubahan. Kondisi tersebut menyebabkan otoritas moneter mengalami kesulitan dalam memprediksi dan mengendalikan permintaan uang. Penelitian yang secara khusus menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap permintaan uang belum banyak dilakukan. Padahal permintaan uang merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu menghitung dan menganalisis tingkat inklusi keuangan antar negara berdasarkan kelompok tingkat pendapatan. Perhitungan indeks inklusi keuangan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2008). Selanjutnya, bagian kedua yaitu menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap permintaan berbagai macam agregat moneter. Variabel agregat moneter yang digunakan terdiri dari uang kartal, uang primer (M0), uang dalam arti sempit (M1), dan uang dalam arti luas (M2). Data yang digunakan adalah data tahunan dari 36 negara di dunia selama periode 2004-2014. Negara-negara tersebut dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu negara maju dan negara berkembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan data panel dinamis. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dampak inklusi keuangan terhadap berbagai permintaan agregat moneter, baik di negara maju dan negara berkembang. Pada negara maju, peningkatan inklusi keuangan dapat menurunkan permintaan uang kartal dan meningkatkan permintaan uang M0 secara signifikan. Pada negara berkembang, peningkatan inklusi keuangan hanya berpengaruh terhadap penurunan permintaan uang kartal secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, hal yang dapat disarankan bagi otoritas kebijakan di negara maju yaitu membangun infrastruktur terutama di daerah yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Perbaikan infrastruktur ini dapat meningkatkan ketersediaan jasa keuangan, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan. Selanjutnya, otoritas kebijakan di negara berkembang perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan, masyarakat di negara berkembang dapat bertransaksi dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat telah teredukasi dengan inklusi keuangan yaitu dengan meningkatnya pembukaan rekening tabungan atau dengan kata lain terjadi peningkatan penetrasi pada sektor perbankan.