Kemajuan atau Kemunduran? (Kajian Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemekarannya di Provinsi Kalimantan Tengah).

Abstract

Ketimpangan pembangunan wilayah adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah. Ketimpangan wilayah bersumber dari faktor – faktor yang seharusnya bisa diminimalisir. Tujuan penelitian ini antara lain 1) menganalisis trend ketimpangan pembangunan regional di provinsi Kalteng dan faktor yang mempengaruhinya 2) menganalisis hirarki perkembangan wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan pemekarannya 3) menganalisis penguasaan HGU pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya serta dampaknya bagi perkembangan wilayah, 4) menyusun rencana arahan dan kebijakan pengembangan wilayah. Metode yang digunakan yaitu Indeks Williamson, Regresi Berganda dengan Unbalanced Panel, Skalogram berbobot, GWR (Geographical Weighted Regression), CA Markov, overlay SIG, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Kalteng cenderung menurun dengan sumber – sumber ketimpangan yang signifikan berupa Rasio HGU (Hak Guna Usaha), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Perkembangan Kabupaten, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat ketimpangan wilayah melalui perkembangan wilayah di level kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan antara wilayah utara dan selatan di Kabupaten Kotim dan pemekarannya sehingga memunculkan gap hirarki yang cukup besar. RHGU merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan dibanding faktor lainnya, bahkan pada tahun 2014 tingkat pengaruhnya di seluruh wilayah penelitian menjadi semakin tinggi diikuti faktor IPSDM yang juga semakin tinggi di tahun 2014. Ketimpangan kepemilikan HGU juga memicu tersendatnya pemerataan ekonomi di wilayah penelitian. Ketimpangan rasio penguasaan tanah HGU antara personal company dan holding company di wilayah Kabupaten Kotim, Katingan dan Seruyan sudah sangat kritis terutama ketimpangan pemilik tanah ber hgu antara yang bersifat personal company dan holding company. Pemilik tanah HGU yang bersifat holding company menguasai hampir 80 persen tanah perkebunan yang berHGU. Kondisi ini jika dibiarkan begitu saja dapat memicu adanya konflik agraria dan dominasi ―kepentingan‖ yang dapat mengganggu proses pembangunan wilayah itu sendiri serta akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan diarahkan pada wilayah kecamatan – kecamatan yang termasuk dalam kategori hirarki 3 atau wilayah yang relatif tertinggal melalui pembangunan atau pengembangan infrastruktur fasilitas umum sehingga diharapkan mampu menekan kebocoran dan ketimpangan wilayah. selain itu, perlu diimbangi dan dibarengi suatu tindakan politis teknis yang berupa kebijakan dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya di Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan antara lain, peningkatan indeks potensi sumberdaya manusianya melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan konsumsi; pengendalian secara tegas atau bahkan moratorium terhadap penerbitan izin baru HGU terutama kepada perkebunan – perkebunan besar (Holding Company). Pelaksanaan amanat undang – undang perkebunan yang berupa pengalihan sebagain konsesi HGU atau alokasi 20 persen dari izin HGU untuk dimanfaatkan atau diserahkan masyarakat lokal atau koperasi rakyat