Estimasi Kerugian dan Potensi Ekonomi Biogas Limbah Cair Industri Kecil Menengah (IKM) Tapioka di Kabupeten Bogor

Abstract

Industri tapioka merupakan salah satu jenis agroindustri dengan bahan baku dari ubi kayu/singkong yang keberadaannya cukup banyak tersebar di Indonesia. Agroindustri selain memberikan manfaat positif juga potensial berdampak negatif akibat limbah yang dihasilkan dari proses produksinya (KLH 2009). Limbah industri tapioka pada umunya ada dua jenis yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi tapioka sudah dapat dimanfaatkan, namun limbah cair belum banyak dimanfaatkan oleh pemilik usaha tapioka sehingga limbah cair tersebut dibuang langsung ke lingkungan tanpa proses pengolahan dan pada akhirnya menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kadumangu, Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang dan Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini melibatkan 170 responden yang terdiri dari 70 kk yang terkena dampak pencemaran dari buangan limbah cair tapioka yaitu di Desa Nanggewer dan Sentul serta 100 IKM tapioka di Desa Kadumangu. Selain masyarakat dan IKM tapioka penelitian ini juga melibatkan beberapa stakeholder seperti DLH, ESDM, UMKM, Aparat Desa dan Kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengestimasi kerugian ekonomi masyarakat dan PDAM yang terkena dampak dari limbah cair tapioka, mengestimasi besarnya nilai kesediaan membayar (willingness to pay) dari pengrajin tapioka di Desa Kadumangu untuk pengelolaan limbah cair tapioka , mengkaji kelayakan finansial pemanfaatan limbah cair tapioka menjadi biogas sebagai pembangkit listrik, dan menganalisis kebijakan dalam pengelolaan limbah cair industri tapioka. Metode analisis yang digunakan yaitu, preventive expenditure cost, cost of illness, contingen valuation method, analisis kelayakan finansial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya buangan limbah cair tapioka ke Sungai Cikeas oleh para IKM tapioka yang berada di Desa Kadumangu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal di dekat sungai dan juga PDAM Tirta Kahuripan. Eksternalitas negatif yang dirasakan oleh masyarakat antara lain polusi udara (bau), pertumbuhan nyamuk yang meningkat, serta menyebabkan gangguan kesehatan seperti mual, pusing, dan gatal dengan total kerugian sebesar Rp 158.558.235/tahun. Ekternalitas negatif yang dirasakan oleh pihak PDAM yang menggunakan air Sungai Cikeas sebagai kebutuhan air baku untuk pelanggannya akibat adanya limbah cair tapioka yaitu pihak PDAM harus mengeluarkan biaya ekstra untuk penanganan limbah antara lain, memberikan bak penampung limbah untuk IKM tapioka, membebaskan tagihan pelanggan, mendistribusikan air bersih ke pelanggan, menambahkan karbon aktif agar air tidak berbau dan membuat sumur bor. Total kerugian yang ditanggung pihak PDAM untuk penanganan limbah cair tapioka sebesar Rp 55.824.528/tahun, sehingga total kerugian masyarakat dan PDAM akibat limbah cair tapioka adalah sebesar Rp 214.382.758/tahun. Nilai kesediaan membayar para pengrajin tapioka (willingness to pay) untuk pengelolaan limbah cair tapioka menjadi biogas sebesar Rp 239.547,-/bulan. Nilai WTP tersebut belum cukup mampu untuk membiayai investasi pembangunan biogas sebagai pembangkit listrik, nilai tersebut hanya cukup untuk membiayai operasional biogas untuk pembangkit listrik. Hasil uji kelayakan finansial untuk pengusahaan biogas sebagai pembangkit listrik dengan tingkat suku bunga 9% dan 12,75% pada skenario I dimana biaya investasi merupakan hibah pemerintah secara finansial layak untuk dijalankan. Pada skenario II dimana biaya investasi berasal dari dana pribadi secara finansial layak untuk dijalankan. Untuk skenrio III dimana sebagian investasi berasal dari hibah pemerintah dan sebagian lagi dari dana pribadi secara finansial layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil analisis switching value perubahan yang paling berpengaruh terhadap kelayakan usaha biogas sebagai pembangkit listrik baik pada discount factor 9% dan 12,75% adalah perubahan harga listrik karena memiliki persentase perubahan yang paling kecil dibandingkan biaya operasional. Dari hasil perhitungan dan analisis sebelumnya, pengelolaan limbah cair tapioka tidak dapat dilakukan dari pihak IKM tapioka saja karena nilai willingness to pay IKM belum cukup mampu untuk membangun instalasi pengelolaan limbah sehingga perlu ada peran pemerintah di dalamnya. Dalam hal ini hibah berupa instalasi pengolahan limbah dapat diusulkan oleh Pemerintah Provinsi atas dasar usulan dari kelompok IKM atau Desa atau melalui skema pinjaman lunak.