Model Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Berkelanjutan: Studi Kasus Kabupaten Bekasi.

Abstract

Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat digantikan fungsinya. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Konflik kepentingan terjadi antar pengelola air bersih karena adanya pelimpahan kewenangan ke daerah sementara daerah belum siap serta adanya nilai ekonomi dalam sumberdaya air. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan, sehingga kebijakan dan strategi yang disusun dapat mendorong upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi antara (1) evaluasi kinerja layanan air bersih secara deskriptif dengan indikator: cakupan layanan, kualitas, kuantitas, kontinuitas, kebocoran dan keterjangkauan; (2) WTP (willingness to pay) sebagai indikator keinginan kontribusi masyarakat terhadap perbaikan layanan air bersih; (3) ISM (interpretative structural modeling) untuk mengetahui struktur dan hubungan kontekstual dari pemangku kepentingan, kendala, program dan perubahan yang diharapkan; (4) SD (Sistem dinamik) untuk menyusun keterkaitan antar variabel dalam fenomena yang ada. Hasil penelitian menyatakanan bahwa kinerja layanan air bersih berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan, cakupan layanan dan tingkat kebocoran berada dalam kategori kurang baik. Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bekasi masih sangat rendah (15,69% dari penduduk administrasi) dengan tingkat kebocoran 33%. Dalam penelitian ini diperoleh nilai keinginan kontribusi masyarakat dalam peningkatan layanan air bersih yaitu sebesar Rp 103 548 untuk pengguna layanan perpipaan dan Rp 70 484 untuk pengguna layanan non perpipaan. Kendala kunci dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih adalah rendahnya political will dan sumber air baku. Untuk program kunci adalah penyusunan Blue print pengembangan air bersih dan peningkatan alokasi pasokan air. Pemangku kepentingan yang paling berperan adalah Pemerintah Daerah dan DPRD sedangkan target perubahan adalah terpenuhinya hak dasar masyarakat. Model dinamik menunjukkan bahwa pasokan air dan kapasitas IPA (Instalasi Pengolahan Air) terpasang masih mampu memenuhi kebutuhan hingga tahun 2040.