Pengembangan Indikator, Tipologi, dan Status Pembangunan Daerah Provinsi Berkelanjutan di Indonesia

Abstract

Sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan telah dikembangkan pada skala nasional dan lokal. Namun, mengingat begitu banyaknya indikator yang ada serta belum efektifnya untuk mendorong terwujudnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia maka perlu ada upaya untuk mengembangkan indikator pembangunan berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia sesuai dengan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan Indonesia. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut, fokus kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan tipologi dan karakteristik pembangunan daerah berdasarkan kinerja indikator pembangunan berkelanjutan daerah tersebut. Kebijakan pembangunan yang menyeragamkan kondisi dan karakteristik daerah dan hanya berdasarkan letak geografis daerah, tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: (1) merumuskan indikator pembangunan berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia dan menganalisis hubungan antarindikator, (2) menganalisis sensitivitas indikator dan hirarki pembangunan berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia, (3) menganalisis tipologi dan karakeristik pembangunan berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia, (4) menganalis status pembangunan berkelanjutan regional di Indonesia; dan (4) menganalisis implikasi kebijakan dan fokus pembangunan berkelanjutan daerah ke depan Indonesia. Untuk menganalisis pengembangan atau pemilihan indikator, serta hubungan antar-indikator pembangunan daerah provinsi berkelanjutan digunakan metode Principal Component Analysis (PCA); untuk menganalisis hirarki kinerja indikator pembangunan daerah provinsi berkelanjutan digunakan metode Skalogram; untuk menganalisis tipologi dan karakteristik pembangunan daerah provinsi berkelanjutan digunakan metode Analisis Cluster (Cluster Analysis); dan untuk menganalis status keberlanjutan pembangunan regional di Indonesia digunakan metode Flag Analysis. Hasil penelitian ini diperoleh 21 indikator pembangunan provinsi yang berkelanjutan, yang sangat sesuai dengan kondisi dan permasalahan di Indonesia. Indikator-indikator tersebut telah mempertimbangkan aspek-aspek substansial dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan aspek teknis/praktis: (1) menggabungkan kepentingan lokal, nasional dan global, (2) non-duplikasi, (3) ruang lingkup independen (ortogonal), (4) 5) terukur, (6) sensitif, (7) mencakup semua dimensi pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan), (8) sederhana, dan (9) dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing regional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa antar-indikator dalam dimensi dan antar dimensi keberlanjutan mempunyai hubungan satu sama lain. Keterhubungan tersebut antara lain: (1) keterhubungan antara kesejahteraan sosial dan produktivitas dengan lingkungan, (2) keterhubungan ketimpangan dan kerusakan lingkungan, (3) keterhubungan kerusakan lingkungan dan modal sosial, (4) v keterhubungan sosial dan ekonomi dengan kerusakan lingkungan, dan (5) keterhubungan tingkat pendidikan dengan keberlanjutan pembangunan di daerah. Dari 21 indikator yang dipilih, dua yang paling sensitif adalah rasio panjang jalan beraspal terhadap luas wilayah dan PDB per kapita. Kedua indikator ini sangat efektif dalam meningkatkan keberlanjutan pembangunan provinsi di Indonesia. Dari 33 provinsi yang diteliti, pada dua puluh tiga daerah provinsi di Indonesia berada pada tingkat keberlanjutan sedang. Terdapat keragaman fokus prioritas pembangunan daerah provinsi, sebagaimana tercermin dari enam klaster tipologi karakteristik pembangunan daerah. Provinsi DKI Jakarta fokus pada prioritas pembangunan yang berwawasan lingkungan. Provinsi Papua dan Papua Barat fokus pada prioritas pengembangan sosial dan ekonomi. Kedepan, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, skenario Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan yang paling baik dibandingkan dengan dua skenario lainnya, dilanjutkan dengan skenario kebijakan pembangunan Nawa Cita- Masyarakat Ekonomi ASEAN (NC-MEA) dan terakhir skenario Bussiness as Usual (BAU).