Analisis Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Tnkps).

Abstract

Seluruh kawasan TNKpS merupakan kawasan perairan meskipun di dalamnya terdapat 110 daratan, namun hanya dua pulau yang dikelola oleh TNKpS (Pulau Penjaliran Barat dan Timur). Lima (5) dari 108 daratan yang ada di TNKpS merupakan pulau pemukiman dengan jumlah penduduk mencapai 14.061 jiwa. Banyaknya pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya di TNKpS dengan fungsi dan peran yang berbeda-beda juga ikut menambah kompleksitas pengelolaan TNKpS. Kompleksitas pengelolaan TNKpS tidak dapat diselesaikan oleh pihak TNKpS sendiri melainkan harus berkolaborasi dengan pihak lain. Permasalahan yang muncul adalah terciptanya gap pengelolaan, yang terjadi ketika tujuan yang ingin dicapai tidak mampu diimbangi dengan sumberdaya yang dimiliki. Gap pengelolaan dapat diatasi dengan melakukan kerjasama ataupun kolaborasi dengan pihak yang memiliki kelebihan untuk menutupi kekurangan para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tujuan pengelolaan dan sumberdaya yang dimiliki para pihak, menganalisis dan memetakan gap pengelolaan para pihak dengan TNKpS, serta merumuskan strategi pengelolaan kolaboratif untuk mengatasi gap pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir keseluruhan kegiatan dalam RPTN juga dilakukan oleh pihak lain yakni 11 dari 15 kegiatan. Namun hanya empat kegiatan yang terkoordinasikan cukup baik. Pihak dengan tujuan ekologi seperti BTNKpS, LSM, dan Pemda sedangkan pihak masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta lebih pada peran netral dalam tujuan lingkungan. Tujuan pengelolaan sosial di TNKpS lebih dilakukan oleh pihak Pemda yang terlihat dari skor penilaian sebesar 6.15 (kategori sesuai), juga oleh BTNKpS dan LSM. Sementara tujuan ekonomi lebih pada pihak swasta yaitu dengan skor penilaian sebesar 5.97 (kategori sesuai), juga masyarakat sekitar dengan skor penilaian sebesar 5.69 (kategori sesuai). Aspek SDM lebih pada pihak TNKpS, Pemda, swasta, dan LSM yang memiliki SDM dengan kualitas yang baik pada bidang masing-masing, namun kurang dalam segi jumlah. Aspek SDP pihak swasta dan LSM cukup banyak dan lebih adaptif, sedangkan lembaga lain dan masyarakat memiliki SDP sedikit dan cenderung kurang. Aspek SDF pihak swasta dan Pemda cukup banyak, sedangkan pihak lembaga lain dan masyarakat kurang memiliki SDF. Aspek SDIT yang dimiliki masyarakat sangat banyak, namun informasi dan data tersebut belum sistematis dan terstruktur. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi pada kuadran 1, yang berarti memaksimalkan semua peluang yang ada dengan kekuatan yang dimiliki. Strategi yang dapat digunakan adalah menerapkan strategi “Tipe 5” Mandell dan Steelman dengan penyesuaian yaitu intensive resources sharing, meminimalisir resiko pengelolaan kolaboratif, dan memfokuskan peran para pihak. Strategi selanjutnya adalah penerapan pengelolaan terstruktur yang diimbangi dengan faktor pemaksa, pengikat dan pendorong.