Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan dalam rangka Peningkatan Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Abstract

Seiring dengan dianggap rumitnya pengelolaan keuangan negara oleh sebagaian masyarakat, namun pada dasarnya pengelolaan keuangan negara sejalan dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar pengelolaan keuangan negara berlandaskan pemerintahan yang baik adalah (1) akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berdasarkan hasil atau kinerja; (2) keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; (3) pemberdayaan manajer professional dan (4) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanan pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah daerah Kabupaten Bogor; mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor serta merumuskan strategi efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bogor. Teknik pengolahan data menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari matrik internal dan eksternal (IFE dan EFE). Selain Matrik SWOT digunakan juga Matrik Internal-Eksternal (IE) untuk memperoleh alternatif strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Alternatif strategi yang dihasilkan melalui matrik SWOT kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis pairwise comparisons untuk memperoleh urutan prioritas yang utama sampai dengan terakhir. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2011 tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 80.82% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan menjadi sebesar 70.00% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2013 persentase efektivitas pengelolaan keuangan mengalami peningkatan menjadi 74.12% namun tetap pada kriteria kurang efektif. pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 77.72% dengan kriteria kurang efektif. Kemudian di tahun 2015 kembali turun menjadi 41.29% dengan kriteria yang tidak efektif. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintah Daerah Kabupaten Bogor secara umum mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun anggaran 2011 dan 2015 walaupun sering terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor menunjukkan hasil bahwa pada faktor internal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan berdasarkan bobot tertinggi adalah : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang mendukung dalam efektivitas pengelolaan keuangan dengan bobot 0,160; Struktur Organisasi yang jelas dalam tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bogor dengan bobot 0,141; Adanya hubungan baik antar UPTD pengelola keuangan daerah di Kabupaten Bogor dengan bobot 0,118; Pagu anggaran yang memadai yang mendukung peningkatan kinerja pegawai UPTD di Kabupaten Bogor dengan bobot 0,100. Pada faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan berdasarkan bobot tertinggi adalah : Peraturan pemerintah tentang tata kelola keuangan daerah, untuk mempermudah pelaksanaan tata kelola sesuai dengan aturan dengan bobot 0,239; Adanya dana insentif daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik/ opini WTP dengan bobot 0,178; Komitmen pemerintah yang baik dalam meningkatkan kualitas aparatur dengan bobot 0,136; Adanya pengawasan pengelolaan keuangan terjadwal dari DPRD dan lembaga lain dengan bobot 0,122. Strategi efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil Matrik Internal-Eksternal adalah strategi Grow and Build. Hasil Matrik IE tersebut selanjutnya diolah dengan analisis SWOT dan analisis pairwise comparisons dengan hasil pembobotan strategi sebagai berikut : strategi penguatan kebijakan peraturan pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan untuk mempermudah pelaksanaan serta efektivitas tata kelola keuangan sesuai aturan merupakan strategi yang menjadi prioritas utama dengan bobot tertinggi yaitu 0,471. Prioritas kedua adalah strategi peningkatan komitmen pemerintah dalam pengembangan SDM dan kompetensi aparatur pengelola keuangan dengan bobot 0,251. Prioritas ketiga adalah peningkatan kualitas sistem informasi dan teknologi untuk memperkuat database dan akurasi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 0,151 dan strategi dengan prioritas keempat adalah peningkatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dengan bobot 0,127.