Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Pebendaharaan Kementerian Keuangan

Abstract

Sistem Pengendalian Intern di dalam pemerintahan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan dapat dihindari segala kemungkinan penyimpangan yang terjadi secara akuntansi maupun secara administratif dalam birokrasi. Subsidi bunga kredit program dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengungkapkan adanya Sistem Pengendalian Intern yang kurang memadai dalam belanja subsidi bunga kredit program dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; (2) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dalam belanja subsidi bunga kredit program pada pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program; (3) Untuk merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program. Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis skala rating. Untuk tujuan ketiga metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan pengelola keuangan belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta pejabat yang terkait dengan pengambilan keputusan agar sistem pengendalian intern menjadi memadai. Data sekunder diperoleh dari laporan yang terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Data Primer dan sekunder yang digunakan dipilih secara sengaja (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern belanja subsidi bunga kredit program telah diterapkan melalui unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dengan konsep tiga lini pertahanan, namun belum menjadi satu rangkaian yang utuh dalam laporan SPI belanja subsidi bunga kredit program; (2) Unsur informasi dan komunikasi mendapatkan nilai terendah dan indikator pembinaan SDM dari unsur kegiatan pengendalian mendapatkan nilai terendah; (3) Prioritas kebijakan untuk meningkatkan SPI menjadi memadai adalah dengan pembuatan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran.