Analisis Kinerja Perzakatan Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015. Namun jumlah penghimpunan tersebut jauh dari potensi yang ada. Data menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Potensi zakat provinsi Jawa Tengah sangat tinggi yaitu Rp 13,28 T pada tahun 2012. Namun jumlah penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah jauh dari potensi yang ada. Oleh karena itu penting adanya analisis mengenai kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi makro yang mencakup regulasi, dukungan APBN, database lembaga zakat, dan kelembagaan. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi mikro yang mencakup kelembagaan dan dampak zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu 1 responden perwakilan dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional dan 100 mustahik yang menerima penyaluran zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan realisasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, website BPS Provinsi Jawa Tengah, website BPS Kota Semarang, website WHO, artikel, buku dan rujukan lain yang relevan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Zakat Nasional. Adapun teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan Multi-Stage Weighted Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi makro sisi regulasi adalah tidak baik. Hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi daerah (perda) yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi dukungan APBD, kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah juga tidak baik dikarenakan belum dimasukannya item biaya operasional BAZNAS Provinsi ke dalam APBD. Kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah dari sisi database lembaga zakat juga tidak baik. Hal tersebut dikarenakan jumlah database lembaga zakat terdaftar hanya satu lembaga, jumlah muzakki individu jauh dari jumlah rumah tangga kab/kota di Jawa Tengah, dan tidak adanya muzakki badan yang membayar zakat ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi mikro sisi kelembagaan adalah baik dan dari sisi dampak zakat adalah baik. Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah cukup baik. Penelitian ini menyarankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dan perlu memasukan biaya operasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ke dalam item Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, database lembaga zakat juga perlu dilengkapi. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai zakat sehingga jumlah muzakki individu maupun muzakki badan dapat meningkat agar potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan. Meskipun kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi mikro sudah baik, namun ada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian bagi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu terkait pengelolaan dan pelaporan. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, sebaiknya website dikelola dengan baik agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai operasional dan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat meningkat. Pemerintah sebaiknya memasukkan Badan Amil Zakat Nasional dalam belanja kementerian/lembaga bidang pembangunan manusia dan kebudayaan agar sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat. Sehingga pengelolaan zakat nasional dapat lebih optimal dengan adanya dukungan dari pemerintah.