Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Abstract

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Capaian Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2015 atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) hanya sebesar 91,24 persen dibandingkan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pertahanan yang sudah mencapai target 100%. Direktur Jenderal Anggaran berharap, Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting/PBB) dapat benar-benar diimplementasikan pada tahun 2016 sebagai pemrakarsanya adalah (Kementerian) Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran. Akurasi perencanaan anggaran atas capaian kinerja pelaksanaan APBN pada Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2015 sebesar 90,20 persen, Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan implementasi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran. Tahap awal dari kegiatan ini adalah mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, serta terakhir memformulasikan alternatif strategi dalam upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan yaitu (1) skala likert untuk mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja; (2) analisis IFE dan EFE untuk mengukur faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kunci dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, dan (3) analisis SWOT dan QSPM untuk merumuskan alternatif dan menentukan strategi prioritas utama. Menjawab tujuan (1) Dilakukan penelitian terhadap 45 responden dengan menggunakan skala likert menunjukkan total capaian responden (TCR) kompetensi SDM perencanaan dan penganggaran sebesar 67, 78 persen termasuk kriteria sedang sehingga perlu ditingkatkan dalam mengimplementasikan Anggaran Berbasis Kinerja. (2) Berdasarkan pengolahan data kuisioner faktor internal diperoleh 5 kekuatan dengan skor 1.742 dan 5 kelemahan dengan skor 0.814. Terhadap faktor eksternal dalam peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja diperoleh 3 faktor peluang dengan skor 1.522 dan 3 faktor ancaman dengan skor 0.804. Berdasarkan analisas SWOT terhadap faktor internal dan eksternal ditemukan empat faktor utama dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, yaitu (1) Peningkatan kinerja implementasi ABK; (2) Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM bidang perencanaan dan penganggaran; (3) Kebijakan penyesuaian pos anggaran berbasis kinerja; dan (4) Meningkatkan monitoring dan layanan unggulan. Keempat faktor tersebut menjadi pertimbangan utama dalam perumusan alternatif strategi yang diformulasikan ke dalam QSPM. Peningkatan Kompetensi dan Jumlah SDM bidang perencanaan dan penganggaran menjadi strategi utama dalam peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran.