Penataan sertifikasi kompetensi awak kapal penangkap ikan di Indonesia

Abstract

Peningkatan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan keselamatan awak kapal, kapal dan muatan serta keselamatan sumberdaya perikanannya. Selama ini keberhasilan usaha penangkapan ikan hanya diukur dari jumlah hasil tangkapan, sehingga awak kapal bekerja mengejar target jumlah hasil tangkapan tanpa memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan jiwa, kapal maupun keselamatan sumbedaya ikannya. Standar kompetensi pengawakan kapal penangkap ikan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal yang akan melaksanakan operasi penangkapan dalam mengajukan surat izin berlayar dari syahbandar perikanan. Surat izin berlayar tidak bisa diterbitkan apabila sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan saat ini dibandingkan ketentuan yang berlaku dan merumuskan strategi penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Penelitian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 – Januari 2016 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu (PPNP) dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman (PPSNZ) Jakarta. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada awak kapal yang bekerja pada kapal penangkap ikan ukuran > 30 GT dengan jumlah responden 75 kapal di PPNSZ Jakarta dan 25 kapal di PPNP. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara menggunakan quisioner kepada awak kapal dan petugas syahbandar. Instrumen penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Penangkap Ikan, (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut. Penelitian menggunakan analisis deskriptif diolah dengan metode tabulasi dan grafik digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan sertifikat kompetensi awak kapal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan nilai kesenjangan antara peraturan kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategi penataan awak kapal penangkap ikan di Indonesia. Sertifikat kompetensi awak kapal didasarkan pada 4 standar yaitu ukuran panjang kapal, gross tonnage kapal, wilayah operasi dan daya tenaga penggerak utama kapal. Berdasarkan 4 standar ukuran diatas, ditemukan nilai kesenjangan 100% bahwa sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh awak kapal saat ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Nakhoda kapal hanya memiliki sertifikat SKK 60, SKK 60+ dan Ankapin III. Berdasarkan v data ukuran kapal, dibutuhkan nakhoda kapal yang memiliki sertifikat kompetensi Ankapin II dan Ankapin I, sedangkan perwira mesin dibutuhkan KKM yang memiliki sertifikat kompetensi Atkapin II dan Atkapin I. Strategi utama dalam penataan sertifikasi awak kapal penangkap ikan di Indonesia adalah penerapan peraturan standar kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan tegas serta menghentikan dispensasi dalam penerbitan Surat Izin Berlayar bagi kapal yang sertifikat kompetensi awak kapalnya tidak memenuhi syarat. Lembaga pendidikan dan latihan merancang program khusus (crash program) untuk meningkatkan sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan yang ada, dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman mereka. Peningkatan standar kompetensi awak kapal diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam menyambut MEA 2016.