Pengaruh penetapan harga patokan kayu bulat meranti terhadap provisi sumberdaya hutan

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam, salah satu kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumberdaya hutan. Potensi sumber daya hutan pada kawasan hutan produksi yang cukup besar seharusnya dikelola dengan prinsip pengelolaan hutan secara lestari, sehingga sektor kehutanan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional, lingkungan dan sosial. Namun pengelolaan hutan di Indonesia sampai dengan saat ini masih menimbulkan permasalahan antara lain semakin tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lingkungan dan kontribusi yang rendah terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan secara lestari oleh pemerintah belum berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga patokan yang diindikasikan menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sehingga kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional menjadi rendah. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga patokan kayu bulat meranti, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah menghitung harga patokan kayu bulat meranti dengan menggunakan metode residual dan cost plus pricing, mengestimasi penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan harga patokan kayu bulat meranti yang berlaku dibandingkan dengan harga patokan kayu bulat meranti hasil penelitian, menganalisis kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti dan menganalisis implementasi metode perhitungan harga patokan kayu bulat meranti hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode residual, cost plus pricing dan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode residual yang memungkinkan digunakan pemerintah adalah pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Sumatera yaitu sebesar Rp1.153.312,17, pada rasio keuntungan 12% untuk wilayah Kalimantan yaitu sebesar Rp1.078.293,83 dan pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Papua yaitu sebesar Rp905.922,30. Sedangkan nilai harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode cost plus pricing yang memungkinkan untuk digunakan pemerintah adalah pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Sumatera yaitu sebesar Rp1.442.935,60, pada rasio keuntungan 7% dan 12% untuk wilayah Kalimantan yaitu berturut-turut sebesar Rp1.406.468,24 dan Rp1.472.191,06, dan pada rasio keuntungan 7% untuk wilayah Papua yaitu sebesar Rp1.367.266,30. Harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode residual pada rasio keuntungan 7% dan 12% akan menghasilkan kenaikan penerimaan PSDH berturut-turut sebesar 73,04% dan 70,09%. Harga patokan kayu bulat meranti yang dihitung dengan metode cost plus pricing pada rasio keuntungan 7% dan 12% akan menghasilkan kenaikan penerimaan PSDH berturut-turut sebesar 124,72% dan 132,23%, 141,52% dan 152,03%. Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan PSDH melalui kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti yang tepat. Kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat meranti dapat digunakan pemerintah sebagai kontrol terhadap pengelolaan hutan, sehingga melalui kebijakan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha sektor kehutanan bisa mendapatkan rente ekonomi dari pengelolaan hutan. Dengan adanya peningkatan penerimaan PSDH, maka penerimaan tersebut dapat digunakan pemerintah untuk meminimalisir dan memperbaiki kerusakan hutan dan untuk memperbaiki iklim usaha sektor kehutanan ke arah yang lebih baik.