Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi dan Upaya Mitigasi terhadap Bencana Longsor (Studi Kasus: Desa Petir, Kabupaten Bogor)

Abstract

Desa Petir, Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang cukup sering mengalami tanah longsor. Bencana longsor menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat Desa Petir. Lokasi bencana longsor di Desa Petir digolongkan menjadi tiga zona yaitu zona kerentanan gerakan tanah tinggi, zona kerentanan gerakan tanah menengah dan zona kerentanan gerakan tanah rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya bencana longsor dan persepsi masyarakat mengenai bencana longsor di Desa Petir, (2) Mengestimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat akibat longsor di Desa Petir, (3) Mengidentifikasi upaya mitigasi masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi bencana longsor di Desa Petir. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, pendekatan harga pasar, cost of illness, opportunity cost, dan preventive expenditure. Faktor-faktor penyebab terjadinya bencana longsor di Desa Petir adalah penggunaan lahan yang tidak seimbang, kemiringan lereng yang curam, dan curah hujan yang tinggi. Persepsi responden menyatakan bahwa responden mengetahui Desa Petir merupakan kawasan rawan longsor, responden merasa nyaman walaupun tinggal di lokasi rawan longsor, responden menyatakan lokasi tempat tinggal telah sesuai untuk dijadikan pemukiman, dan responden merasa aktivitas ekonomi mereka terganggu akibat peristiwa bencana longsor Hasil analisis data menunjukkan nilai total kerugian ekonomi masyarakat yang timbul akibat bencana longsor di Desa Petir tahun 2015 adalah sebesar Rp406 115 012.40. Persentase kerugian terbesar terjadi di zona kerentanan gerakan tanah tinggi dengan biaya total sebesar Rp193 292 957.40 atau sebesar 47.60 persen dari total nilai kerugian keseluruhan. Nilai kerugian ekonomi yang didapatkan mendorong masyarakat dan pemerintah dalam melakukan upaya mitigasi seperti pembuatan tembok penahan tanah, penanaman pohon di sekitar lereng yang curam, pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan, pelatihan dasar kebencanaan, sosialisasi peningkatan kewaspadaaan masyarakat, dan pembuatan tanda-tanda peringatan rawan bencana longsor.