“Efektifitas Berbagi Pakai Dalam Infrastruktur Data Spasial Di Indonesia: Studi Kasus Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat”.

Abstract

Sudah hampir sepuluh tahun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) sebagai tonggak berjalannya kegiatan berbagi pakai data spasial di Indonesia. Bahkan sejak Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial diresmikan sebagai payung hukum yang lebih kuat, pelaksanaan NSDI antar instansi dan daerah belum berjalan dengan efektif, terlihat dari jumlah partisipan dalam Ina-Geoportal sebagai infrastruktur berbagi pakai. Belum seluruh instansi dan pemerintah daerah terlibat dalam Ina-Geoportal. Sampai tahun 2016 jumlah instansi pemerintah dan daerahyang terlibat adalah sebanyak 53 instansi, dengan rincian 24 Kementerian/Lembaga, 16 Provinsi, dan 13 Kabupaten/Kota. Dari jumlah 53 tersebut hahnya 9 Kementerian/Lembaga dan 5 Provinsi yang aktif membagi data dan informasi geospasial yang diproduksi. Melihat kondisi ini akan dianalisa mengapa kegiatan berbagi pakai sulit diterapkan di instansi pemerintah dan daerah padahal instansi ini memiliki peran sebagai simpul jaringan nasional dan daerah yang seharusnya mendukung pelaksanaan berbagi pakai yang efektif. Penelitian ini ditulis untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan data sharing di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permasalahan akan dianalisa dalam komponen kebijakan, pengaturan kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Metode yang dilakukan dalam bentuk interview, kuesioner, analisis konten, dan deskriptif statistik untuk mengetahui peringkat setiap komponen dalam pelaksanaan berbagi pakai di tiap instansi. Validasi dilakukan dengan metode triangulasi melalui wawancara untuk melihat kesesuaian hasil kuesioner. Analisa kebijakan dilakukan dengan mengkaji setiap pasal dalam undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, P.28/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Kajian regulasi dilakukan dengan pendekatan Analisa Teks dengan tujuh parameter: situasional, intensional, intertekstualitas, akseptabilitas, informativitas, kohesi, dan koheren. Analisa fishbone dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang terjadi, mencari tahu mengapa kegiatan berbagi pakai tidak berjalan dengan efektif melalui sudut pandang responden. Deskripsi statistik dikaji melalui rerata hasil kuesioner dengan menerapkan skala Likert 1-5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kajian regulasi diketahui bahwa komponen kebijakan sudah mendukung pelaksanaan berbagi pakai di tiga instansi. Dari hasil perhitungan rerata komponen, persepsi nasional pengguna IDSN di BIG, KLHK, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai angka 67%. Menurut pengguna, IDSN masih memerlukan peningkatan dalam kelima komponennya terutama dalam hal-hal yang terkait dengan institusional/organisasi dan impelementasi standar. Sementara itu, komponen teknologi menjadi komponen yang dianggap paling baik, hanya bermasalah di fasilitas Ina- Geoportal yang dianggap belum memberikan banyak kemudahan dalam hal menemukan, memvisualisasikan, dan memperoleh data. Rekomendasi diberikan sebagai solusi untuk setiap permasalahan dalam tiap komponen, salah satunya yaitu perlu adanya road-map untuk kejelasan pekerjaan di tiap instansi, menerapkan standar metadata dan katalog unsur geografi indonesia, melengkapi peta Rupabumi Indonesia sebagai acuan pemetaan, dan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Rekomendasi ini diberikan untuk menunjang kegiatan berbagi pakai yang efektif dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.