Masalah Dan Kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari : Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework

Abstract

Setiap terwujudnya regulasi hampir selalu melibatkan berbagai pemikiran dan aktor-aktor pendukung beserta kepentingan yang ada di dalamnya. Kepentingan aktor beserta latarbelakangnya seringkali menimbulkan perubahan keyakinan dan tujuan dari regulasi yang sudah berjalan. Demikian pula halnya dengan regulasi mengenai kebijakan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) ternadap Hutan Alam. Pemerintah mewajibkan kepada pemegang Ijin IUPHHK Hutan Alam untuk melakukan sertifikasi PHPL dengan tujuan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Penelitian yang dilakukan mengenai sertifikasi PHPL ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi atas arah pelaksanaan kebijakan dalam menjawab permasalahan pada pengelolaan hutan alam di Indonesia. Kerangka Koalisi Advocacy (Advocacy Coalition Framework, ACF) adalah kerangka kerja yang dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan perubahan keyakinan dan kebijakan saat timbul ketidaksepakatan atas tujuan regulasi dan digunakan untuk menganalisa perubahan yang terjadi secara dinamis terhadap faktor-faktor sebagai kondisi yang dapat merubah kebijakan. Pelaksanaan sertifikasi PHPL yang diwajibkan oleh pemerintah ini kemudian menimbulkan pertanyaan orientasi manakah yang lebih dominan antara kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi PHPL ini bertujuan sekedar memerlihatkan kepatuhan akan aturan (compliance) tentang kelestarian hutan atau benar-benar menguatkan pemenuhan pencapaian kinerja pengelolaan hutan lestari (conformity). Atas dasar pertanyaan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menentukan koalisi dalam arah kebijakan sertifikasi PHPL yang terjadi menggunakan kerangka ACF dimana analisa dilakukan dengan mempelajari sejarah kebijakan sertifikasi, identifikasi peran aktor dan koalisinya dan (2) Merumuskan rekomendasi atas arah kebijakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari pada hutan alam. Riset bersifat fenomenologi dan dilakukan untuk menelaah proses kebijakan terkait sertifikasi PHPL di Indonesia. Telaah kebijakan difokuskan kepada produk kebijakan terkait sertifikasi PHPL untuk melihat alur dan kerangka pikir. Hal ini ditelaah dengan menggunakan analisa diskursus. Keseluruhan langkah dilakukan untuk memastikan kerangka koalisi yang terjadi yang dalam hal ini adalah dugaan aktor dan kerangka pikirnya, serta bentuk dan arah koalisi yang terjadi berdasarkan parameter tetap dan kejadian eksternal sebagaimana kerangka baku ACF. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun waktu dari tahun2000 sampai dengan 2015, penerapan kebijakan sertifikasi PHPL terbagi kedalam tiga dinamika periode waktu. Masing-masing periode waktu menunjukan adanya perubahan arah kebijakan sertifikasi PHPL. Pendekatan menggunakan ACF menemukan bahwa dalam proses pengambilan keputusankebijakan atas sertifikasi PHPL yang berlaku di Indonesia terdapat dua koalisi yang mempertentangkan duakepentingan. Koalisi pertama adalah pihak atau aktor yang menggunakan sertifikasi dengan tujuan untuk menunjukan kepatuhan terhadap legal formal aturan yang berlaku pada pengelolaan hutan alam. Koalisi yang kedua adalah pihak atau aktor yang menggunakan sertifikasi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai sumberdaya. Hasil telaah pada kebijakan sertifikasi PHPL menunjukan bahwa penilaian pada sertifikasi mandatory cenderung pada pemenuhan terhadap kepatuhan peraturan pemerintah yang berlaku. Sementara faktanya pasar kayu internasional lebih memilih untuk menerima sertifikasi yang penilaiannya berdasarkan pemenuhan kesesuaian pada standar dan kriteria pengelolaan hutan lestari. Hal tersebut membuat sertifikasi PHPL yang seharusnya merupakan penilaian atas pemenuhan terhadap standar pengelolaan hutan yang lestari menjadi tidak tercapai.