Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika Dan Pengukurannya Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia

Abstract

Implementasi kebijakan desentralisasi telah mempengaruhi secara nyata hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Struktur anggaran daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja terus menunjukan peningkatan. Data realisasi APBD (kabupaten, kota dan provinsi) kurun waktu 2009-2013, memperlihatkan terjadinya kecenderungan peningkatan rata-rata pendapatan daerah 16% per tahun, sedangkan belanja daerah meningkat sekitar 14% per tahun. Defisit anggaran daerah menunjukkan kecenderungan menurun, namun idle money terus meningkat. Sementara pada sisi anggaran pemerintah pusat, persentase defisit terhadap pendapatan negara justru mengalami peningkatan sekitar 10% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perubahan orientasi desentralisasi fiskal di Indonesia, dari perhatian terhadap peningkatan kuantitas belanja menjadi lebih menekankan aspek kualitas belanja daerah. Namun indikator dan metode pengukuran kualitas belanja daerah yang digunakan pemerintah saat ini belum memadai menggambarkan kualitas belanja daerah. Penelitian ini bertujuan: 1) Melakukan evaluasi anggaran belanja daerah, mengetahui bagaimana daerah melakukan belanja dan mengetahui bagaimana ketentuan regulasi mempengaruhi perilaku belanja daerah; 2) Menemukan indikator yang relevan digunakan untuk mengukur kualitas belanja, mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas indikator-indikator kualitas belanja dan mengetahui hubungan antar konstruk pembentuk kualitas belanja; 3) Menemukan model formulasi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas belanja daerah sehingga dapat digunakan untuk mempelajari pola distribusi kewilayahan (peta) kualitas belanja daerah; 4) Merumuskan implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah. Pengembangan model pengukuran kualitas belanja dilakukan dengan melakukan eksplorasi variabel terukur (indikator) dari variabel laten (konstruk) kualitas belanja yang bersifat tidak teramati (unobservable variable) melalui model struktural yang komprehensif. Pendekatan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dipilih karena dapat mengkonfirmasi validitas dan reliabilitas indikator serta analisis statistik terhadap hubungan antar konstruk yang kompleks secara simultan. Komputasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0. dengan menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan indikator dan konstruk kualitas belanja 33 pemerintah provinsi se-Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2009-2012. Hasil evaluasi terhadap struktur pendapatan provinsi, secara umum provinsi memiliki potensi kemandirian fiskal yang relatif lebih baik. Pada sisi belanja, alokasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Disamping itu, alokasi belanja modal cenderung mengalami penurunan. Idle money dalam bentuk SILPA tahun berkenaan terus vi meningkat dengan rata-rata 22,95% per tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadi masalah dalam tata kelola belanja daerah. Pengembangan ukuran kualitas belanja daerah yang dilakukan dalam penelitian ini, didasarkan atas definisi belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Analisis pendugaan model dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM), menghasilkan 24 indikator yang memenuhi persyaratan relevansi teoritis, terukur dan datanya tersedia. Model kualitas belanja daerah yang dihasilkan menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah dapat dicapai jika prioritas belanja dilakukan secara tepat waktu dan tepat alokasi. Prioritas belanja juga harus mendapat dukungan para pemangku kepentingan di daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara akuntabel. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka belanja daerah akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Artinya belanja daerah harus efektif digunakan untuk mencapai target pembangunan daerah baik dari sisi output, outcomes dan impact. Analisis PLS-SEM menghasilkan dua model terbaik pengukuran kualitas belanja daerah, yang mewakili dua klaster provinsi di Indonesia. Klaster-1 terdiri dari 13 provinsi yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia, didominasi status kualitas belanja sedang, adapun 20 provinsi di Klaster-2 didominasi status kualitas belanja tinggi. Perubahan kualitas belanja di Klaster-1 lebih persisten, sedangkan perubahan kualitas belanja di Klaster-2 lebih bervariasi. Perbandingan indikator kualitas belanja antara Klaster-1 dengan Klaster-2: konsistensi prioritas belanja lebih rendah, namun alokasi anggaran sedikit lebih baik; Lebih sering terlambat menetapkan Perda APBD, terlambat melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, namun relatif tepat waktu dalam hal penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK; Media informasi penganggaran relatif lebih rendah, demikian pula dengan e-procurement; Ketersediaan standard operation procedure (SOP) sama-sama rendah, namun opini BPK relatif sama baik; Sebagian besar indikator efektivitas belanja menunjukkan kondisi lebih rendah, kecuali indikator kinerja pendidikan relatif sama baik.