Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat

Abstract

Ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah dirasakan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi, minimnya data luasan dan species, tidak adanya aturan, rendahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya perlibatan pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove menjadi tidak efektif. Upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sering terjadi benturan vertikal mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pemerintah pusat dalam merumuskan program kegiatan maupun benturan horizontal antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkatan tertentu baik pusat atau daerah dengan masyarakat untuk itu diperlukan suatu upaya dan pemahaman bersama dalam pengelolaannya sehingga benturan klasik antara upaya yang berorientasi komersial dan upaya perlindungan dapat ditekan seminimal mungkin. Permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove apabila dibentuk dalam rumusan masalah pertanyaan adalah sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi mangrove saat ini, (2) bagaimana status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove saat ini dan (3) upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan tujuan melakukan: (1) mengidentifikasi kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah. (2) mengevaluasi dan menganalisa status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan hukum/kelembagaan di Kabupaten Mempawah dan (3) merumuskan strategi kebijakan yang tepat di dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut: (1) merumuskan indikator - indikator ekosistem mangrove berkelanjutan berdasarkan studi literatur, data statistik dan pengamatan di lapangan (2) menginventarisasi dan menganalisis (a) kondisi ekologi dan menganalisis keadaan flora , fauna dan perubahan penutupan lahan mangrove. Analisis yang digunakan adalah analisis vegetasi, analisis statistik deskriptif dan analisis perubahan penutupan lahan (land cover) dengan Normalized Difference Vegetation Indeks (NDVI). Analisis ini akan menghasilkan keadaan vegetasi (kerapatan, frekwensi, dominansi dan INP), keadaan satwa (jumlah, species dan penyebaran) serta keadaan perubahan penutupan lahan mangrove, (b) kondisi ekonomi menginventarisasi dan menganalisis data ekonomi masyarakat, yang meliputi tingkat pendapatan nelayan, PDRB perikanan, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan melalui analisis deskriptif untuk mengetahui peran ekosistem mangrove bagi pembangunan ekonomi wilayah (c) kondisi sosial menginventarisasi data karakteristik sosial yang meliputi jumlah, struktur penduduk, tingkat pendidikan, persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove berupa peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola hubungan stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis ini akan mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sekitar ekosistem mangrove (d) hukum/kelembagaan meliputi : sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, keberadaan aturan mengenai ekosistem mangrove, kepatuhan masyarkat terhadap aturan ekosistem mangrove, ketersediaan kelompok nelayan (3) menganalisis nilai indeks keberlanjutan sistem pengelolaan ekosistem mangrove dengan menggunakan Rap-MEcosystem yang dilanjutkan dengan Analitical Hierarky Process (AHP) dalam menentukan strategi kebijakan bedasarkan prioritas utama. Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) pengambilan citra Landsat tahun 1989 sebanya 2 scenes dan tahun 2014 sebanyak dua scenes (2) data ekologi: survey flora dan fauna kualitas perairan pesisir pada wilayah ekosistem mangrove, (3) data ekonomi: survey tingkat pendapatan dan pengeluaran nelayan, aksesibilitas, inventarisasi pemanfaatan mangrove studi literatur PDRB, produksi perikanan, sarana dan prasarana perikanan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengelolaan mangrove (4) data sosial: survey persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove meliputi peranserta, kepemilikan lahan, aksesibilitas dan pola hubungan stakeholder, studi literatur : jumlah , struktur penduduk dan tingkat pendidikan (5) data hukum/ kelembagaan survey: keberadaan lembaga dan penyuluh perikanan koordinasi kebijakan pusat dan daerah (vertikal) dan antar lembaga pemerintah didaerah (horizontal), ketersedian peraturan pengelolaan ekosistem mangrove, legalitas kawasan mangrove, Penegakan hukum di ekosistem mangrove. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa memang telah terjadi degradasi ekosistem mangrove dibuktikan bedasarkan hasil interpretasi citra satelit landsat 5 perekaman tanggal 29 Juni 1989 dan citra satelit landsat 8 perekaman 6 Februari 2014, telah terjadi penurunan jumlah luasan yang semula di tahun 1989 seluas 816,05 Ha menjadi 739,31 Ha ditahun 2014 Secara keseluruhan indeks nilai penting mangrove didominasi Avicenia spp., yaitu untuk untuk semai A.marina 112,22%, pancang A.lanata 123,18% dan untuk pohon A.marina 144,72% dimana 13 species mangrove ditemukan dua diantaranya species A.lanata dan species S.ovata yang memiliki status rentan dan hampir punah di dunia bedasarkan kriteria IUCN justru tumbuh dan berkembang secara alami dan ditemukan pula 32 species hewan dua diantaranya Haliaeetus leucogaster dan Haliastur indus merupakan species hewan yang dilindungi bedasarkan Appendix II CITES dimana hasil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh antara keragaman species flora terhadap jumlah keragaman fauna yang mendiami ekosistem mangrove. Status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove dimensi ekonomi, sosial dan hukum/kelembagaan memiliki status cukup berkelanjutan sedangkan dimensi ekologi kurang berkelanjutan sehingga dimensi perlu dilakukan perbaikan. Strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan dengan meningkatkan kerapatan tajuk mangrove melalui dengan meningkatkan kerapatan tajuk mangrove melalui kebijakan reboisasi dan rehabilitasi mangrove, kebijakan menyusun peraturan pengelolaan ekosistem mangrove dan meningkatkan jumlah personil dan kualitas penyuluh perikanan dan kehutanan serta menglengkapinya dengan sarana dan prasarana yang memadai.