Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Cimahi)

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan pada tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan desentralisasi PBB di tahun 2013. Peraturan perundangan daerah sebagai legal standing dan operasional pengelolaan PBB. Piutang PBB Cimahi pelimpahan era sentralisasi senilai 98.335.325.747 rupiah. Piutang PBB pasca desentralisasi PBB meningkat 30,05 persen atau menjadi 127.882.725.476. Piutang yang tersebar Kecamatan Cimahi Selatan 34,25 persen, Cimahi Utara 44,77 persen dan Cimahi Tengah 20,98 persen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi transformasi (perubahan) tata kelola pajak bumi dan bangunan sebagai role model desentralisasi PBB (studi kasus di Cimahi). Pendekatan Kasus meneliti alasan kebijakan kota dan strategi dalam pelayanan publik dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan. Metode kajiannya memakai Schedule of Assets and Lialibites Analysis. Yurisprudency di pakai dalam pendekatan regulasi. Pendekatan regulasi berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Prinsip pendekatan Konseptual berdasarkan pendapat para ahli seperti ilmuwan, praktisi dan pembuat kebijakan. Analisis Value For Money sebagai alat kajian menuju pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan ekonomis. Blue Ocean Strategy (BOS) atau Strategi Samudera Biru melalui langkah (menciptakan, menghapus, mengurangkan dan meningkatkan) desentralisasi fiskal. Strategi ini disinergikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) Kota Cimahi. Matrik sebagai rekomendasi strategi sebagai role model desentralisasi fiskal PBB. Kebijakan pemimpin daerah yang mampu keluar dari status quo untuk mencapai pembangunan daerah yang gemilang. Hasilnya menunjukkan ada empat langkah dalam penyelesaian piutang PBB. Empat peraturan daerah harus ditegakan. Terdapat dua belas indikator Value For Money yang mencerminkan indikator kinerja. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan 16 rumusan startegi, program dan indikator kinerja tersebut. yang telah dikaji. Kebijakan role model transformasi tata kelola pajak bumi dan bangunan Kota Cimahi memerlukan polical will pemangku desentralisasi PBB.