Analisis Potensi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

Abstract

Pembayaran jasa lingkungan (PJL) hutan mangrove di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagai perlindungan ekosistem mangrove dinilai cocok untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan tingginya pemanfaatan jasa lingkungan dari mangrove, yang apabila tidak dikelolah dengan benar dapat mengancam kelestarian hutan mangrove di Jailolo. Manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat diantaranya sebagai sumber air, tambak, wisata, maupun sebagai perlindungan daerah pesisir. Penerapan PJL juga sangat didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 4 Tahun 2012 dan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Menghitung nilai ekonomi dan mengindentifikasi jasa lingkungan ekosistem hutan mangrove yang potensial untuk PJL, 2) Mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat penyedia jasa (provider) terhadap rencana penerapan PJL dan 3) Menentukan skema dan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) untuk kelestarian mangrove di Kecamatan Jailolo. Penelitian ini dilakukan di sepuluh desa di Kecamatan Jailolo yang merupakan daerah yang memiliki hutan mangrove. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan valuasi ekonomi dengan analisis data menggunakan market price, replacemen cost method, change in consumtion approach dan travel cost method. Untuk mengkaji persepsi dan partisipasi penyedia jasa lingkunga (providers) digunakan analisis deskriptif kuantitatif serta analisis kesediaan menerima (WTA) dari providers. Serta analysis stakeholder untuk mengetahui pihak pihak yang terlibat, serta dapat menggambarkan skema dan mekanisme rencana PJL di Kecamatan Jailolo. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari keenam jasa yang dimanfaatkan, ada dua jasa yang berpotensi untuk diinisiasi PJL yaitu jasa pengatur intrusi air laut dan jasa budaya dari wisata mangrove. Untuk persepsi dan partisipasi masyarakat, penyedia jasa lingkungan (providers) tentang jasa lingkungan mangrove dinilai cukup untuk menentukan rencana penetapan PJL, dimana masyarakat mau berpartisipasi sepanjang biaya pemeliharaan dipenuhi sebesar Rp 3.350/pohon/tahun. Nilai PJL untuk jasa wisata sudah terpenuhi, sedangkan untuk Jasa air nilai yang diperoleh belum terpenuhi. Jika ingin dipenuhi maka harus dinaikan besaran tarif sebesar Rp. 7995/KK/bulan. Potensi implementasi PJL di Kecamatan Jailolo diterapkan melalui skema pembayaran antara G to C (Government to Community maupun C to C (Community to Community) antara pelangan PDAM (jasa air), wisatawan (jasa wisata) sebagai pemanfaat dengan kelompok masyarakat rehabilitasi mangrove sebagai penyedia. Sedangkan mekanisme PJL yang rencana dilakukan di Kecamatan Jailolo yaitu berdasarkan transaksi perantara dalam hal ini pemerintah atau NGO, pemanfaat dan penyedia.