Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Melalui Kebijakan Insentif Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Abstract

Alih fungsi lahan sawah sangat mengkhawatirkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lebih dari 10 000 ha sawah telah berubah menjadi penggunaan lain pada tahun 2009-2013. Ekspansi sawit dituding sebagai salah satu penyebab utama alih fungsi lahan sawah tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan khususnya pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengarah kepada terjadinya alih fungsi lahan sawah serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menganalisis luas lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi sawit dan perbandingan nilai land rent sawah dan sawit, menganalisis preferensi masyarakat terhadap besaran insentif ekonomi yang ditawarkan dan bentuk insentif ekonomi yang paling disukai, serta merancang model dinamis pengendalian alih fungsi lahan sawah yang berbasis instrumen kebijakan insentif. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut adalah dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif, kuantitatif, teknik penginderaan jauh terhadap data Citra Landsat dan pendekatan sistem (Intrepretive Structural Model/ISM dan simulasi sistem dinamik). Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi inkonsistensi kebijakan pembangunan pertanian di mana awalnya (tahun 1967-2000) daerah ini dilokasikan sebagai sentra pertanian tanaman pangan namun pada tahun 2000-an sangat terbuka untuk pengembangan sawit. Inkonsistensi juga terlihat dari pelanggaran penggunaan ruang berdasarkan RTRW tahun 2011-2031, di mana lebih dari 30% peruntukan ruang sawah telah dihuni sawit. Luas sawah yang berubah fungsi menjadi sawit sebanyak 15 616 ha selama 2006-2014. Selain faktor inkonsistensi kebijakan, perbedaan land rent yang tinggi ikut menjadi penyebab. Perbandingan land rent sawah dan sawit adalah Rp 7 455 548 per ha/tahun : Rp per ha/tahun atau rasio 1:2. Jenis insentif yang paling disukai petani padi adalah sarana produksi pertanian, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah dan insentif berbentuk dana segar, kecuali responden di Kecamatan Nipah Panjang yang lebih memilih premi asuransi dan sertifikat lahan. Nilai rata-rata insentif yang diinginkan Rp 983/ha/tahun sehingga total dana untuk melindungi target LP2B sekitar Rp33 948 000 setiap tahunnya. Berdasarkan tiga skenario distribusi insentif, skenario I, II dan III berturut-turut menghasilkan ketersediaan lahan sawah sebanyak ha, skenario II sebanyak ha, dan skenario III sebanyak ha. Pemerintah daerah disarankan untuk segera membenahi kelengkapan Perda LP2B serta ketersediaan dana untuk menunjang program ini, memilih skenario yang bertujuan mengejar target perlindungan LP2B sekaligus berdampak positif bagi kenaikan land rent sawah sehingga petani memperoleh manfaat dan antusias bergabung dengan program ini.