Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Aset Daerah Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Abstract

Peningkatan kinerja pengelola aset daerah merupakan sebuah upaya perbaikan capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja diharapkan, berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja yang diharapkan dapat melalui peningkatan SDM serta kualitas aparatur pemerintah itu sendiri. Kelemahan aparatur dalam pengelolaan aset di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu penyebab Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Opini WDP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dalam pembenahan pengelolaan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab pengelolaan aset yang belum maksimal, menganalisis sistem dan pengendalian serta faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pengelola aset dan merumuskan strategi peningkatan kinerja aparatur pengelola aset di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara mendalam menggunakan kuesioner yang disebar kepada staf pengelola aset dan pejabat pengelola aset disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan data aset tetap. Teknik pengolahan data menggunakan SWOT yang terdiri dari matriks internal dan external (IFE &EFE). Matrik SWOT ini digunakan untuk memperoleh alternatif strategi dalam peningkatan kinerja pengelola aset. Alternatif strategi diperoleh melalui matriks IE yang kemudian dilakukan suatu pembobotan untuk menentukan prioritas yang utama, kedua, ketiga dan keempat. Metode yang digunakan metode matrix pairwise comparisons Opini LKPD untuk tahun anggaran 2013 Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan hasil WDP. Badan pemeriksa keuangan memberikan hasil tersebut dengan kriteria antara lain: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan dengan opini wajar dengan pengecualian dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan, agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan Upaya yang dilakukan menindaklanjuti opini WDP dilakukan dengan melanjutkan validasi dan inventarisasi seluruh aset SKPD secara komprehensif, memantapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran yang terkait dengan pengadaan aset, mensosialisasikan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh jajaran pemerintahan sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 dengan pola bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkesinambungan, mengupayakan fasilitas e-audit yang terintregasi. Berdasarkan indikator faktor internal dan eksternal, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mendukung pengelolaan aset dan Peraturan Pemerintah Pusat tentang Tata Kelola Aset Daerah, untuk mempermudah tata kelola sesuai dengan aturan, merupakan bobot tertinggi. Data skor terbobot sebesar 3.209 dan 3.056 dan berada pada kuadran 1 dengan strategi grow and build. Pengolahan data melalui pairwise comparisons matrix, strategi dengan bobot tertinggi (1) meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi pengelola aset daerah melalui pelatihan penatausahaan aset untuk mempermudah tata kelola sesuai dengan aturan. Strategi dengan bobot (2) peningkatan kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan penerapan sistem dan teknologi untuk mendukung pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset di Kabupaten Tapanuli Tengah. Strategi dengan bobot (3) peningkatan hubungan baik antar SKPD pengelola aset, terutama dalam penerapan sistem dan teknologi yang terintegrasi dalam pengelolaan aset di Kabupaten Tapanuli Tengah. Strategi dengan bobot terakhir (4) sinkronisasi peraturan pemerintah pusat, provinsi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mendukung pengelolaan aset.