Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah Perbatasan Negara Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Kasus: Daerah Aliran Sungai Tono Di Pulau Timor).

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (i) analisis hubungan antara pembangunan wilayah perbatasan dengan perubahan penggunaan lahan, (ii) analisis pengaruh perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim terhadap banjir dan kekeringan, dan dampaknya terhadap produksi dan efisiensi usahatani tanaman pangan, (iii) evaluasi kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dan (iv) disain kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste yang adaptif terhadap perubahan iklim. Metode analisis menggunakan analisis multivariat untuk analisis hubungan pembangunan dengan penggunaan lahan, dan spatial durbin model untuk analisis ketergantungan spatial pendapatan petani. Metode logit untuk analisis peluang banjir dan kekeringan. Analisis multivariat juga digunakan untuk analisis dampak banjir dan kekeringan terhadap produksi usahatani tumpangsari, dan analisis regresi berganda untuk analisis produksi usahatani monokultur, serta analisis frontier untuk evaluasi efisiensi ekonomi usahatani. Selanjutnya pembobotan faktor internal dan faktor eksternal untuk evaluasi kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara, dan analisis hirarki proses untuk menentukan model pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara. Hasil analisis multivariat menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dan kemudahan akses meningkatkan konversi lahan konservasi menjadi lahan budidaya (pemukiman, pertanian lahan kering campur, sawah), sedangkan spatial durbin model menunjukkan peningkatan pendapatan petani pada hulu menyebabkan penurunan pendapatan petani di hilir. Peningkatan luas pertanian lahan kering campur, dan akumulasinya dengan peningkatan temperatur bulanan dan penurunan curah hujan bulanan menyebabkan peluang kekeringan makin tinggi. Analisis logit juga menunjukkan peningkatan curah hujan bulanan dan pertanian lahan kering campur, serta penurunan luas hutan dan sawah meningkatkan peluang banjir di DAS Tono. Dampaknya terjadi penurunan produksi dan efisiensi ekonomi usahatani tanaman pangan. Analisis frontier menunjukkan rendahnya efisiensi ekonomi usahatani, yakni 0,36 untuk usahatani lahan basah dan 0,30 untuk usahatani lahan kering (standar efisiensi ≥0.8). Kurang koordinasinya kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara (masyarakat, unilateral dan bilateral) menjadi akar penyebabnya. Hasil pembobotan faktor internal dan eksternal berada pada kuadran III, yang berarti dibutuhkan rekonstruksi kelembagaan pengelolaan DAS wilayah perbatasan negara. Kelembagaan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim. Kelembagaan ini akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk road map yakni: perjanjian kerjasama, forum DAS, dan badan pengelola DAS.