Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata Di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur

Abstract

Pembenahan tata kelola dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen (TWAKI) sangat penting guna pelaksanaan pengembangan ekowisata. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut UNDP meliputi adanya transparansi, berorientasi massa, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi, partisipasi, visi strategis dan sesuai dengan aturan hukum. TWAKI di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Timur, namun secara administrasi terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Hal ini menyebabkan pengaruh, kepentingan, kebijakan, penyedia produk dan jasa wisata masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) berbeda-beda. Implementasi peranan dari masing-masing stakeholders belum terlihat nyata di lapangan. Sinergi peranan dari semua stakeholders dan dukungan kebijakan serta peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengembangannya. Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan strategi tata kelola dalam pengembangan ekowisata di TWAKI. Pencapaian tujuan tersebut, dilakukan dengan menganalisis stakeholders TWAKI, menganalisis isi peraturan yang terkait dengan pengembangan ekowisata di TWAKI dengan merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang saat ini ada dalam institusi pengelola TWAKI. Penelitian lapangan dilakukan mulai bulan Januari sampai Maret 2015. Teknik pengambil contoh dilakukan secara purposive sampling, selanjutnya dilakukan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan sesuai topik penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi, keadaan kawasan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TWAKI. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait melalui penelusuran dokumen dan peraturan perundang-undangan. Analisis stakeholders dilakukan dengan matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TWAKI. Analisis kebijakan peraturan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan menggunakan analisis isi yang merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola. Rumusan strategi tata kelola terkait pengembangan ekowisata di TWAKI digunakan analisis SWOT. Hasil identifikasi stakeholders didapat bahwa pada posisi key player adalah BBKSDA Jatim, Disbudpar Kab. Banyuwangi dan Disparporahub Kab. Bondowoso. Stakeholders yang berada dalam kuadran subject adalah PT. Candi Ngrimbi dan PT. Sura Parama Setia. Stakeholders yang termasuk dalam kuadran crowd adalah LSM Hijau Madani, PVMBG, Baprowangi, Komunitas Transportasi Lokal Transwisata Ijen, PHRI, HPI, ASITA, PTPN XII, Perhutani dan masyarakat. Stakeholders yang ada dalam kuadran context setter adalah Bappeda Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Hubungan antar stakeholders teridentifikasi adanya hubungan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi. Kebijakan pengembangan ekowisata di TWAKI dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola dalam implementasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan ekowisata telah memenuhi delapan prinsip (dari sembilan prinsip yang disyaratkan). Namun, hal itu tidak didukung oleh kemampuan untuk menjalankannya, karena pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola pengembangan ekowisata di TWAKI tidak menjamin mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan atau subyek utama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Strategi tata kelola yang didapat dari analisis SWOT adalah dengan menerapkan strategi agresif yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Penerapan strategi tersebut antara lain meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar stakeholders, memperkuat kapasitas pengelola, meningkatkan manfaat ekologis dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata serta pembentukan suatu forum kolaboratif dalam pengembangan ekowisata di TWAKI yaitu Forum Tata Kelola Pariwisata Kawah Ijen. Gagasan pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata Kawah Ijen, perlu mendapat perhatian, dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap upaya pengembangan ke arah ekowisata dan pelestarian keanekaragaman hayati di CA/TWAKI. Kebijakankebijakan dan aspek-aspek hukum yang mendukung upaya pengembangan ekowisata dan pembentukan struktur tata kelola di TWAKI perlu dirumuskan.