Konflik Sosial Kawasan Industri Jababeka Dalam Perspektif Komunikasi

Abstract

Penelitian tentang konflik kawasan industri terhadap masyarakat di sekitar Kawasan Industri Jababeka (KIJ) Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan studi yang menggunakan pendekatan analisis stakeholder dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan memahami penyebab konflik, masalah-masalah yang terjadi, serta strategi penyelesaian konflik dalam perspektif komunikasi. Di lapangan, peneliti menemukan berbagai permasalahan yang mendorong terjadinya konflik seperti akibat komunikasi yang tidak baik, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, keragaman sistem sosial, pencemaran lingkungan, keterbatasan sumber penghidupan, dan lain-lain yang merupakan dampak dari pengembangan kawasan industri. Secara umum konflik melibatkan antara pengelola kawasan industri dengan masyarakat, konflik ter-identivikasi dalam bentuk terbuka, konflik laten, dan konflik yang terjadi di permukaan. Dengan menggunakan pendekatan analaisis stakeholder, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah stakeholder yang meliputi pengelola kawasan industri, masyarakat umum, aparatur Desa, tokoh agama, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan alat analisis stakeholder dengan cara membuat pemetaan berdasarkan indikator peran stakeholder pada setiap isu konflik, kemudian memasukkan indikator kekuatan dan kelemahan terkait kepentingan serta pengaruh stakeholder ke dalam diagram analisis. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi konflik dalam tiga bentuk, yaitu, konflik terbuka, konflik laten, dan konflik yang terjadi di permukaan. Identivikasi konflik tersebut didapat pada setiap isu konflik yang terjadi dan mempengaruhi perlakuan setiap stakeholder terhadap isu konflik. Seperti konflik yang terjadi karena kehadiran lembaga penghubung antara industri dengan masyarakat. Dalam perjalanannya, lembaga penghubung yang dibentuk PT Jababeka Tbk, yakni, Lembaga Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (LPPM) tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Masyarakat memandang LPPM tidak melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, mengambil keuntungan sendiri dengan menjadi pengepul dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya menjadi hak masyarakat di sekitar Kawasan Industri Jababeka (KIJ). Keberadaan lembaga penghubung semakin meningkatkan skala konflik karena LPPM lebih banyak berperan sebagai pengaman industri dari pada menjadi mediator antara industri dengan masyarakat.