Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Non Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan skala usaha yang paling banyak dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, menjaga kondisi kesehatan BPRS merupakan hal yang penting. Salah satu indikator kesehatan lembaga perbankan adalah tingkat Non Performing Financing (NPF). Dalam tiga tahun terakhir, tingkat NPF BPRS mengalami peningkatan, padahal dalam kurun waktu tersebut, kondisi perekonomian yang ditunjukkan dengan pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja BPRS dan kondisi ekonomi provinsi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat NPF BPRS di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, berupa panel data yang terdiri dari data cross section BPRS di 19 provinsi dan data time series tahun 2010-2013. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda data panel dengan pendekatan Fixed Effects Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPRS di sebagian besar provinsi kurang sehat jika ditinjau dari tingkat NPF dan FDR dan sebaliknya dari sisi nilai aset dengan kecenderungan perkembangan yang bervariasi. Tingkat NPF yang relatif besar terjadi di beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan sentra UMK. Perekonomian wilayah BPRS menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari nilai PDRB yang cenderung meningkat, sementara perkembangan tingkat inflasi dan UMK bervariasi. Hasil analisis regresi data panel memperlihatkan bahwa tingkat FDR, total aset, dan tingkat inflasi signifikan memengaruhi tingkat NPF dan berhubungan negatif, sedangkan jumlah UMK signifikan memengaruhi tingkat NPF dan berhubungan positif. Dengan demikian, upaya menurunkan tingkat NPF nasional adalah dengan mendorong penurunan tingkat NPF BPRS di masing-masing provinsi, khususnya beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera (sentra UMK) dengan tingkat NPF relatif tinggi melalui penyaluran pembiayaan kepada UMK yang lebih selektif dan disertai pembinaan serta mendorong peningkatan aset dan FDR selama tidak melebihi standar kesehatan bank.