Analisis Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Teluk Blanakan Kabupaten Subang

Abstract

Laut Jawa yang menjadi fishing ground nelayan Pantura merupakan salah satu sumberdaya yang bersifat common pool resources yang dalam pemanfaatannya hak kepemilikan tidak jelas. Akibatnya sumberdaya mengalami pemanfaatan berlebih yang mengindikasikan fenomena tragedy of the common. Teluk Blanakan yang memiliki kontribusi perikanan tangkap terbesar se-Kabupaten Subang mengalami kondisi penangkapan berlebih untuk jenis ikan kembung dan kurisi. Berdasar dari kondisi tersebut, diperlukan aturan dan kebijakan yang sesuai dalam kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan Teluk Blanakan agar tetap lestari. Tujuan penelitian ini yaitu: mengidentifikasi stakeholder dalam pengelolaan perikanan, menganalisis relevansi alokasi anggaran dinas dengan permasalahan perikanan dan merumuskan rekomendasi prioritas kebijakan yang sesuai untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan perikanan Teluk Blanakan. Analisis yang digunakan adalah analisis stakeholder, analisis biaya transaksi, analisis kesenjangan (gap analysis) dan Regulatory Impact Assessment (RIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelompok stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan perikanan di Teluk Blanakan yaitu subjects, players, bystanders dan actors. (2) Relevansi aturan dan kebijakan pengelolaan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan kondisi tangkap lebih perikanan. (3) Rekomendasi Prioritas kebijakan lanjutan yaitu pengawasan terpadu, perluasan akses pasar, pendanaan upaya konservasi, perbaikan pemasaran untuk bakul dan pengembangan industri pengolah ikan .