Model Agribisnis Padi Organik Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Abstract

Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan produksi padi. Gerakan revolusi hijau telah menyebabkan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia sangat tinggi dan penggunaannya seringkali berlebihan. Hal tersebut menyebabkan turunnya bahan organik tanah sehingga produktivitas lahan menurun. Tahun 2010 pemerintah menurunkan anggaran subsidi pupuk dari Rp 20 trilyun menjadi Rp 11 trilyun sehingga harga pupuk semakin meningkat. Penggunaan pupuk kimia secara intensif juga mengakibatkan pencemaran lingkungan perairan serta produk tidak sehat. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pertanian padi organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memperbaiki kesuburan lahan dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia sehingga sistem produksi padi dapat berkelanjutan. Kabupaten Cianjur sebagai salah satu sentra produksi padi telah mengalami penurunan produktivitas padi dari 58.45 ku/ha tahun 2010 menjadi sebesar 56.81 ku/ha pada tahun 2011. Sejak tahun 2007, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) telah melakukan pelatihan budidaya padi metode System of Rice Intensification (SRI) organik dengan tujuan meningkatkan kembali kualitas lahan dan efisiensi air untuk peningkatan produksi padi. Hingga tahun 2012 sebanyak 430 petani Kabupaten Cianjur telah mengikuti pelatihan dan diharapkan dapat menyebarkan hasil pelatihan ke petani lainnya, namun petani peserta pelatihan yang menerapkan pertanian padi organik hanya sebanyak 156 orang (36.28%) atau 0.05% dari total petani padi sebanyak 296 549 orang dengan luas lahan sebesar 79.3 ha atau 0.13 % dari luasan lahan sawah seluas 63 299 ha. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis risiko produksi, risiko harga dan risiko kelembagaan pada pertanian padi organik; (2) Melakukan valuasi ekonomi pertanian padi organik melalui pendekatan produktivitas lahan dan menilai kesediaan petani untuk menerima (willingness to accept/WTA) pembayaran jasa lingkungan pertanian padi organik; (3) Menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi petani dalam penerapan pertanian padi organik; (4) Membangun model agribisnis padi organik di Kabupaten Cianjur; dan (5) Menganalisis status keberlanjutan pertanian padi organik saat ini dan memprediksi status keberlanjutan pertanian padi organik setelah pengembangan melalui model agribisnis padi organik di Kabupaten Cianjur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pakar dan petani serta observasi lapangan. Pakar terdiri atas staf Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, penyuluh pertanian lapangan (PPL), peneliti Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi), staf BBWSC, ketua Gabungan Petani Organik (GPO) dan akademisi. Jumlah petani contoh sebanyak 52 orang petani padi organik dan 52 orang petani padi non organik menggunakan metode simple random sampling pada 4 kecamatan dengan jumlah petani padi organik terbanyak. Data sekunder diperoleh dari laporan Dinas Pertanian, GPO, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), BBWSC dan publikasi ilmiah. Untuk menganalisis risiko produksi dan harga menggunakan ukuran variance, standard deviation dan coefficient variation. Valuasi ekonomi menggunakan metode harga pasar (Market Price Method) dan pendekatan kesediaan petani untuk menerima (Willingness to accept/WTA) pembayaran jasa lingkungan pertanian padi organik. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani menggunakan analisis regresi logistik (logit). Untuk menyusun model agribisnis padi organik menggunakan metode Interpretive Structural Modeling (ISM). Untuk menganalisis status keberlanjutan pertanian padi organik menggunakan metode Rap-Organik (Rapid Appraisal)/Multi Dimensional Scaling (MDS). Hasil analisis risiko menunjukkan bahwa besarnya risiko produksi pertanian padi organik sebesar 0.11 ton dan pertanian padi non organik sebesar 0.19 ton untuk setiap 1 ton hasil yang diperoleh. Besarnya risiko harga padi organik sebesar Rp 0.05 dan padi non organik sebesar Rp 0.12 untuk setiap Rp 1 harga. Faktor penyebab terjadinya risiko produksi dan harga adalah kurangnya ketrampilan petani dalam budidaya padi organik serta lemahnya manajemen dan keterbatasan modal dalam pemasaran sehingga posisi tawar petani menjadi rendah. Risiko kelembagaan yang dihadapi petani adalah Dinas Pertanian/PPL, kelompok tani, koperasi dan perbankan yang belum menjalankan perannya dengan baik untuk mendukung pengembangan pertanian padi organik. Hasil analisis valuasi ekonomi menunjukkan bahwa manfaat kualitas lingkungan dari pertanian padi organik sebesar Rp 5 021 220.67/ha karena adanya peningkatan produktivitas padi dan harga serta penurunan biaya produksi. Lahan sawah di Kabupaten Cianjur seluas 63 299 ha sehingga total manfaat kualitas lingkungan sebesar Rp 317.84 milyar. Nilai WTA pertanian padi organik sebesar Rp 5 991 547.37/ha sehingga total manfaat kualitas lingkungan berdasarkan non market value sebesar Rp 378.78 milyar. Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penerapan pertanian padi organik menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan adalah keikutsertaan pelatihan, harga padi, kebijakan pemerintah dan status pemilikan lahan. Model agribisnis untuk pengembangan pertanian padi organik yaitu pada subsistem input diperlukan peningkatan kesadaran dan ketrampilan petani dalam pembuatan input organik serta ketersediaan bahan organik. Pada subsistem usahatani, perlunya komitmen pemerintah terhadap pengembangan pertanian padi organik dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan budidaya padi organik. Pada subsistem pemasaran diperlukan pembentukan koperasi untuk pemasaran bersama. Pada subsistem penunjang perlunya perhatian pemerintah dengan menetapkan kebijakan khusus untuk pengembangan pertanian padi organik, peran lembaga penelitian/Perguruan Tinggi untuk menghasilkan teknologi pertanian padi organik, dan peran perbankan untuk memberikan bantuan permodalan. Status keberlanjutan pertanian padi organik di Kabupaten Cianjur adalah kurang berkelanjutan. Indeks keberlanjutan dimensi ekologi sebesar 37.62, ekonomi sebesar 34.82, sosial sebesar 38.72, infrastruktur dan teknologi sebesar 30.37, serta kelembagaan sebesar 28.35. Setelah dilakukan pengembangan maka prediksi status keberlanjutan menjadi sangat berkelanjutan. Indeks keberlanjutan dimensi ekologi sebesar 96.44, ekonomi sebesar 95.95, sosial sebesar 96.40, infrastruktur dan teknologi sebesar 95.65, serta kelembagaan sebesar 96.30.