Evaluasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Kompensasi Lahan Di Provinsi Jawa Barat.

Abstract

Kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH) dengan kompensasi lahan untuk provinsi dengan luas kawasan hutan di bawah 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, merupakan salah satu upaya pemenuhan areal kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan nasional untuk penggunaan di luar sektor kehutanan. Pedoman pelaksanaan kebijakan PKH ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1978 melalui Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 64/Kpts/DJ/I/1978 yang dalam perkembangan sampai sekarang yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 telah mengalami banyak pergantian dan perubahan. Dalam kebijakan PKH ini dasar yang dipakai para pihak (instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta dan yayasan yang telah berbadan hukum) untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), tetapi dalam kenyataannya untuk mendapatkan IPPKH ini para pihak membutuhkan waktu yang lama. Evaluasi kebijakan PKH ini dimaksudkan untuk menganalisis isi kebijakan PKH dan mengungkap efektifitas pelaksanaan kebijakan PKH dengan kompensasi lahan. Penelitian ini dilakukan di lembaga dan badan usaha atau pihak yang terkait dengan kebijakan PKH dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan September 2014. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Analisis yang digunakan adalah analisis perubahan substansi pengaturan pada pergantian peraturan perundang-undangan kebijakan PKH, analisis proses penerbitan IPPKH dengan kompensasi lahan, analisis kesenjangan yang terdiri dari disharmoni, inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan, dan evaluasi proses retrospektif yang dipusatkan pada masalah-masalah serta kendala-kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung dengan kriteria evaluatif efektivitas dan efisiensi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap pihak pembuat kebijakan dan yang terlibat lansung dengan terbitnya IPPKH yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani; dan pihak yang menggunakan kawasan hutan yang terdiri dari pemegang IPPKH dan pemegang persetujuan prinsip PKH yang belum mendapatkan IPPKH. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergantian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan PKH yang terjadi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2014, dilakukan untuk perbaikan pokok-pokok pengaturan dan substansi yang terkandung didalamnya sehingga menjadi semakin jelas, obyektif dan tersusun dengan baik. Ditinjau dari proses penerbitan IPPKH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengaturan tata waktu penyelesaian, tugas dan wewenang pihak-pihak yang terlibat lansung didalamnya serta syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh IPPKH dengan kompensasi lahan baik substansi dan pengaturannya sudah terperinci dengan jelas. Ditinjau dari kesenjangan isi yang terkandung didalamnya tidak terjadi disharmoni kebijakan tetapi terdapat inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan PKH dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat belum efektif dan efisien, ditinjau dari keberhasilan memperoleh IPPKH, keberhasilan penambahan luas dan pengelolaan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi, waktu yang diperlukan pemegang persetujuan prinsip PKH untuk mendapatkan IPPKH serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi. Kendala terbesar yang dihadapi oleh pihak yang akan menggunakan kawasan hutan untuk memperoleh IPPKH dalam kebijakan ini adalah sulitnya menyediakan lahan kompensasi.