Efektifitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau.

Abstract

Topik pengelolaan sumber daya hutan maupun masyarakat lokal sekitar hutan tetap menarik untuk dikaji dan dikembangkan di Indonesia terkait dengan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan masyarakat sekitar hutan. Fokus kajian ini menjelaskan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau dan implikasinya terhadap performansi hutan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan nilai-nilai dan norma masyarakat Nagari Simanau dalam pengelolaan sumber daya hutan, (2) menjelaskan efektifitas pengelolaan sumber daya hutan di Simanau, dan (3) mendeskripsikan performansi hutan dengan pola pengelolaan sumber daya hutan di Nagari Simanau. Konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep kelembagaan dari Uphoff (1986), yang mendefinisikan kelembagaan sebagai tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku untuk tujuan kolektif yang menjadi nilai bersama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2014 dengan menggunakan metode studi kasus yang didukung dengan metode survey. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan terlibat, dan pengukuran. Wawancara mendalam dilakukan terhadap niniak mamak, anggota masyarakat, orang atau tokoh adat atau tokoh nagari yang berpengaruh ditengah masyarakat. Wawancara terstruktur dilakukan pada responden yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok dan masyarakat di nagari. Analisis yang digunakan adalah analisis kelembagaan dan analisis performansi hutan. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutannya, masyarakat Nagari Simanau masih terikat oleh nilai-nilai dan norma/aturan adat yang sudah ada secara turun temurun. Masyarakat Nagari Simanau menjaga sumber daya hutannya dengan keyakinan hutan bermanfaat bagi kehidupan, sehingga timbul pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan olahan, hutan simpanan, dan hutan larangan. Pengelolaan sumber daya hutan Simanau diatur secara komunal oleh nagari tidak bisa dipisahkan dari sistem kekerabatan dan kepemimpinan tradisional. Di dalam aturan tersebut terdapat hak penguasaan, pemanfaatan dan sanksi. Pemegang hak utama adalah panghulu yang mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan bersama dengan dubalang. Pelanggaran terhadap aturan nagari akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda ataupun dibuang sepanjang adat. Nilai dan norma/aturan di Nagari Simanau turut mengendalikan tindakan dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutan. Performa hutan ini ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman dan volume pohon, serta terjaganya fungsi ekonomi sumber daya hutan di nagari sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat. Kelembagaan lokal yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya batas pengelolaan antara hutan olahan, simpanan, dan larangan yang telah disepakati bersama; adanya aturan main kewenangan pemanfaatan dan sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan nagari.