Strategi Pengembangan Program Keuangan Mikro Dalam Kerangka Tanggung Jawab Sosial Pt Newmont Nusa Tenggara Di Kabupaten Sumbawa Barat.

Abstract

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) merupakan perusahaan tambang tembaga dan emas multinasional yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas dasar Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1986. Visi-misi PTNNT dalam Rencana Strategis (Renstra) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah menjadi perusahaan tambang terdepan di bidang keselamatan, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu wujud implementasi dari kebijakan TJS PTNNT adalah program Pengembangan Masyarakat. Pengembangan ekonomi merupakan satu dari lima bidang yang menjadi fokus program. Untuk mengelola sebagian dana TJSP, PTNNT menginisiasi pembentukan Yayasan Olat Parigi (YOP) dengan program Keuangan Mikro sebagai unggulan, ditujukan untuk membantu pengembangan usaha ekonomi lokal dalam skala mikro. Data tahun 2011-2013, YOP telah menyalurkan dana program Keuangan Mikro sekitar Rp 5,8 milyar kepada 1.696 nasabah yang tersebar pada 8 kecamatan di wilayah KSB. Tingkat pengembalian (revolving fund) mencapai 78%, artinya sekitar 22% adalah pembiayaan bermasalah. Angka tersebut relatif lebih tinggi dari target YOP yaitu di bawah 10%. Keberhasilan program Keuangan Mikro sangat ditentukan oleh beberapa faktor kunci, antara lain lembaga pengelola (YOP) dan keterlibatan (partisipasi masyarakat) dalam setiap tahapan program. Faktor penentu lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap program, pengelolaan YOP, dan implementasi kebijakan TJS PTNNT secara umum. Kajian ini bertujuan untuk (1) mengkaji kelembagaan YOP dan program Keuangan Mikro, (2) mengkaji persepsi masyarakat terhadap TJS PTNNT, kelembagaan YOP, dan program Keuangan Mikro (3) mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program Keuangan Mikro pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, serta (4) merumuskan alternatif strategi bagi pengembangan kelembagaan, program Keuangan Mikro, dan partisipasi masyarakat serta stakeholders dalam kerangka TJSP. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa (1) pengelolaan program Keuangan Mikro YOP telah sesuai SOP, persyaratan ringan dan terjangkau, prosedur mudah, tepat sasaran, serta sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Tantangan program adalah persentase pembiayaan bermasalah masih tinggi, skim pembiayaan terbatas, dan aspek pendampingan/ penguatan kapasitas nasabah belum optimal. Kelembagaan YOP masih lemah terkait kemandirian, resiliensi, dan keberlanjutan (2) persepsi masyarakat terhadap kelembagaan dan program Keuangan Mikro tidak bisa dipisahkan dari persepsi masyarakat terhadap TJS PTNNT. Secara umum, persepsi masyarakat terhadap program dan implementasi TJS PTNNT lebih baik dibandingkan dengan persepsi masyarakat terhadap kelembagaan YOP, (3) partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan program rendah, dan (4) strategi pengembangan kelembagaan, program Keuangan Mikro, dan partisipasi masyarakat hendaknya diarahkan pada upaya kemandirian, resiliensi dan keberlanjutan melalui lima alternatif strategi (a) membangun persepsi “positif” dan trust masyarakat dan stakeholders terhadap kelembagaan dan program Keuangan Mikro melalui bonding dan bridging strategy, serta pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), (b) mengurangi tingkat ketergantungan pendanaan kelembagaan dan program Keuangan Mikro kepada PTNNT melalui pengembangan unit bisnis strategis, dan memperkuat serta mengembangkan creating/ networking strategy untuk mendapatkan sumber pendanaan dari luar (blending financing), (c) meningkatkan dan mengoptimalkan upaya pendampingan kelembagaan dan program Keuangan Mikro dalam rangka memperkuat kapasitas (capacity building) kelembagaan dan masyarakat, (d) membuka akses dan mendorong partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan program Keuangan Mikro, dan (e) menyusun exit strategy dalam rangka kemandirian, resiliensi, dan kemandirian kelembagaan dan program Keuangan Mikro.