Penguatan Kapasitas Manajerial Koperasi Pada Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Sumbawa Barat).

Abstract

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah kabupaten yang mendukung kepada berkembanganya koperasi dan UMKM. Salah satu bukti nyata dukungan ini adalah dikeluarkannya Program Stimulus Ekonomi (PSE) pada tahun 2010 dengan skema memberikan dana stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Gerakan Pemda KSB ini sejalan dengan konsep Cornelis (2003) yang mendukung gerakan koperasi sebagai upaya pengembangan masyarakat yang berbasis komunitas. Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri (KJKS PALEBA) adalah sebuah komunitas koperasi yang melakukan pengembangan masyarakat melalui pemberian kredit / pembiayaan kepada masyarakat lokal. KJKS PALEBA juga mendapat dukungan dari Pemda KSB berupa pengelolaan Dana Abadi Desa (DAD) pada tahun 2006 sampai 2008 dengan total berjumlah Rp. 7,5 milyar. KJKS PALEBA mendapatkan apresiasi dari pemda KSB tahun 2009 sebagai koperasi berkualitas, juga dari Pemprov NTB tahun 2011 sebagai koperasi berprestasi bahkan dari Kemenkop RI tahun 2011 sebagai koperasi berprestasi. Apresiasi yang diberikan oleh pemerintah bukan berarti KJKS PALEBA berjalan tanpa hambatan dan rintangan. Sejak berdirinya pada tahun 2006, koperasi syari’ah ini banyak menghadapi polemik. Adanya pelaporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, menyebabkan koperasi diinvestigasi oleh BPKP wilayah Bali pada tahun 2009 dan tahun 2010. Kondisi ini menyebabkan citra koperasi menjadi buruk. Buruknya citra koperasi menjadi potensi kearah pelemahan koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Dilain pihak pelaku UMKM menurut data Disperindagkop dan UMKM tahun 2013 mencapai 3.566 pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kapasitas kelembagaan KJKS PALEBA dalam kapasitas sebagai kelembagan ekonomi dan kapasitas sebagai kelembagan sosial, mengetahui kapasitas manajemen KJKS PALEBA, mengetahui kapasitas kelembagaan KJKS PALEBA SERTA merumuskan strategi dan program aksi penguatan kapasitas manajerial KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Teknik mendapatkan data kuantatif melalui data sekunder berupa laporan keuangan koperasi dan data kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan FGD. Alat analisis kuantitatif menggunakan rasio profitabilitas dan analisis kualitatif menggunakan SWOT. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan rendah dan kurangnya tingkat kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa KJKS PALEBA sebagai kelembagaan ekonomi terlihat pada berperannya pada pemberdayaan masyarakat lokal, dan sebagai kelembagaan sosial KJKS PALEBA memberikan santunan kematian bagi ahli waris anggota koperasi.Kapasitas manajemen secara ekonomi kurang menguntungkan sehingga pelayanan pembiayaan dan santunan kematian tidak memadai jumlahnya. Kapasitas sumberdaya manusia pada KJKS PALEBA pada pengelolaan usaha telah memenuhi standar namun pada sisi pengurus dan pengawas masih minim. Pada aspek SDM, kapasitas sumberdaya manusia pada KJKS PALEBA pada pengelolaan usaha telah memenuhi standar namun pada sisi pengurus dan pengawas masih minim. Pada manajemen koperasi, keterlibatan pengurus dan pengawas sangat minim dan hanya bersifat formalitas. Fungsi-fungsi organisasi dijalankan oleh manajer. Pada aspek kepemimpinan koperasi, manajer termasuk dalam katagori kepemimpinan paternalistik. Kelembagaan KJKS PALEBA menemui persoalan komunikasi internal yang menimbulkan adanya konflik interes sehingga membutuhkan solusi untuk keberlanjutan pembedayaan masyarakat. Strategi penguatan yang harus dilakukan diantaranya adalah menggunakan kemampuan manajer yang untuk mendapatkan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya modal.Program aksi yang perlu dilakukan untuk penguatan kapasitas manajerial KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal yaitu aspek struktur koperasi, tata aturan koperasi (penegakkan SOP) dan penyadaran anggota koperasi.