. Analisis Permintaan Impor Garam Indonesia

Abstract

Garam merupakan komoditas strategis yang permintaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun, peningkatan kebutuhan garam domestik tersebut belum dapat dipenuhi oleh produksi garam domestik. Produksi domestik seakan tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan garam domestik. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam dengan tren yang positif. Lebih jauh lagi, saat ini kebijakan impor telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memenuhi kebutuhan garam domestik. Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia belum mampu mengelola potensi kelautannya yang besar. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keragaan permintaan impor garam Indonesia. Tujuan utama tersebut diakomodasi kedalam beberapa tujuan penelitian yaitu: (1) menganalisis keragaan kebijakan impor garam di Indonesia; (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan impor garam Indonesia; serta (3) menganalisis kerentanan permintaan impor garam Indonesia dari perspektif negara sumber impor garam. Pendekatan ekonometri digunakan untuk menjawab tujuan tersebut, dimana terdapat dua model perdagangan yaitu model regresi data panel dan model Almost Ideal Demand System (AIDS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabels yang berpengaruh secara signifikan terhadap volume permintaan impor garam Indonesia yaitu: produksi garam domestik, harga garam impor, Produk Domestik Bruto riil (PDB) Indonesia, PDB riil negara sumber impor dan nilai tukar riil. Hanya variabel produksi garam domestik dan harga garam impor yang memiliki hubungan negatif terhadap permintaan impor garam Indonesia. Berdasarkan perhitungan elastisitas menunjukkan diketahui bahwa Indonesia sangat tergantung secara spesifik terhadap garam impor dari Australia dan India. Selain itu, garam yang berasal dari Australia dan India saling berkomplemen sehingga akan terus mendominasi pangsa impor garam Indonesia. Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak diperlukan untuk menerapkan kebijakan tarif impor. Pemerintah sebaiknya lebih menekankan dan fokus dalam meningkatkan produksi garam domestik. Implikasi kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu melakukan sinronisasi data, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.