Strategi Pengembangan Kelembagaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Di Kabupaten Bogor

Abstract

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan telah berupaya melakukan program-program dalam menanggulangi masalah gizi buruk-kurang. Setiap daerah diharapkan mencapai indikator-indikator yang telah ditentukan baik dalam Standar Pelayanan Minimal, Indikator Pembangunan Daerah, dan Millenium Development Goals. Gizi buruk-kurang merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Kasus gizi buruk-kurang di Indonesia diharapkan dapat turun sesuai dengan kesepakatan MDG’s yang jumlahnya dibawah 15% pada tahun 2015. Indonesia telah mampu menurunkan prevelensi balita gizi buruk pada tahun 2013 sebesar 5,7 persen namun untuk kasus gizi kurang naik 0,9 persen. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kematian dan penyakit infeksi serta berdampak pada perkembangan intelektual, produktivitas dan tumbuh kembang anak. Hal ini akan berdampak pada kualitas SDM dimasa mendatang. Permasalahan gizi buruk-kurang dipengaruhi oleh bermacam hal seperti masalah ekonomi, keadaan sosial, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kemajuan perekonomian suatu wilayah tidak berdampak secara nyata dengan tingkat kesejahteraan. Kecamatan Cibinong sebagai wilayah yang masuk dalam laju pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga dan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan jumlah kasus gizi buruk dan termasuk yang tertinggi. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalankan kebijakan-kebijakan pusat dan berupaya dalam mencapai indikator-indikator tersebut. Dalam upaya penanggulangan gizi buruk-kurang peran stakeholder sangat penting. Dengan adanya UKBM dapat membantu tugas pemerintah dalam menjalankan program perbaikan gizi masyarakat yang bertujuan melakukan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk-kurang. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis implementasi kebijakan Perbaikan Gizi masyarakat. 2) Menganalisis dan mengidentifikasikan pelaksanaan program Perbaikan Gizi Masyarakat. 3) Merumuskan strategi penguatan kelembagaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan kuesioner selanjutnya dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) masalah gizi buruk-kurang dapat dilakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan, membuka konsultasi dan pemeriksaan baik pada kegiatan di puskesmas maupun posyandu. Untuk penanggulangan gizi buruk-kurang pemerintah bekerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat. 2) Peran puskesmas dalam menjaring informasi dari kader posyandu bertujuan untuk mendektesi kasus gizi buruk-kurang. Petugas kesehatan juga aktif mendatangi keluarga yang mengalami masalah gizi serta melakukan pemantauan kondisi atau perkembangannya. 3) Usaha dalam mencapai indikator SPM, perlu adanya kerjasama yang sinergi lintas SKPD dalam perbaikan gizi masyarakat Stretegi menyusun kebijakan peraturan daerah, menggerakan kelompok masyarakat, meningkatkan jumlah anggaran untuk fasilitas dan pelayanan, meningkatkan kegiatan penyuluhan lintas sektor, bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan perguruan tinggi, mengambil langkah kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana, meningkatkan peran masyarakat, kader posyandu dan para relawan, dan meningkatkan alokasi anggaran program perbaikan gizi. Dalam menjalankan strategi disusun program-program untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yaitu : 1) program penanggulangan gizi masyarakat, program permberdayaan usaha kesehatan bersama masyarakat, program peningkatan fasilitas dan pelayanan gizi masyarakat, program penyuluhan kesehatan dan gizi masyarakat lintas SKPD, program peningkatan kapasitas kader dan kerjasama antar lembaga, program keluarga berencana, program promosi kesehatan dan gizi ibu, bayi dan anak, dan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk-kurang.