Analisis performansi dan pengembangan hutan kemiri rakyat di kawasan Pegunungan Bulusarung Sulawesi Selatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan performansi hutan kemiri rakyat berdasarkan status pemilikan laban, menemukan faktor - faktor strategis dan nilai pengaruhnya terhadap sistern pengelolaan hutan kemiri rakyat, dan merumuskan strategi pengembangan hutan kemiri rakyat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei. wawancara, diskusi terfokus dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis vegetasi, analisis tanah, analisis kelayakan. analisis regresi, analisis SWOT (strenghl, weakness, opportunity, threat) dan AHP (analytical hierarchy process). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status penguasaan lahan mempengaruhi performansi hutan kemiri rakyat. Semakin kuat status lahan yang dikelol menunjukkan semakin intensif sistem pengelolaannya, semakin besar nilai ekonominya dan menjamin kelestarian nilai-nilai susila budaya Namun sebaliknya semakin kuat status lahan cenderung menurunkan nilai ekologinya. Pengakuan hak kelola masyarakat merupakan bentuk penguatan status laban yang dapat menjamin keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan menghindari teljadinya fragmentasi lahan. Hasil analisis dengan menggunakan SWOT, AHP dan skala Likert membuktikan bahwa ketidakpastian status penguasaan lahan merupakan kelemahan sekaligus menjadi ancaman utama dalam pengelolaan hutan kemiri di kawasan Pegunungan Bulusaraung. Posisi usahatani kemiri rakyat yang berada pada sel 2 (support a diversification strategy) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan hutan kemiri mempunyai kekuatan tetapi menghadapi ancaman yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu strategi yang harus diterapkan .dalah strategi ST (strengths-threats) dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST yang harus eliterapkan adalah: (1) menjarnin kepastian penguasaan lahan dengan mengakui hak kelola masyarakat, (2) mengembangkan pola agroforestri untuk meningkatkan produktifitas lahan dan diversifikasi produk, dan (3) memperkuat kelembagaan dan kapasitas petani dalam sistem pemasaran.