Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Damanhuri, Didin S. | |
dc.contributor.author | Al Hakim, Ikhsannudin | |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T02:45:12Z | |
dc.date.available | 2015-06-09T02:45:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75503 | |
dc.description.abstract | Jalan adalah sektor strategis yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, namun hasil pengadaannya tidak sebanding dengan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya-biaya transaksi dan pola-pola korupsi dalam mekanisme rent-seeking pada pembangunan jalan serta potensi pembangunan jalan yang hilang. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan ahli di KPK, Mabes Polri, dan praktisi pengadaan barang/ jasa pemerintah serta data sekunder yang diperoleh dari BPS, Kementerian PU, MA, dan sebagainya. Metode analisisnya menggunakan analisis ekonomi politik, analisis biaya transaksi, analisis korupsi dan rent-seeking, dan analisis kebocoran anggaran (ICOR), lalu disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah biaya transaksi yang muncul adalah biaya negosiasi, biaya pencarian dan informasi, pembebasan tanah, dan sebagainya meski sudah menggunakan e-Procurement. Maka timbul rent-seeking yang dilakukan antara penyelenggara dengan penyedia dan berujung korupsi (penyuapan, penggelembungan dana, penggelapan anggaran, penyalahgunaan wewenang, kolusi birokrat-perusahaan, monopoli-oligopoli, dan sebagainya) sebesar 18.13% dari nilai kontrak, keuntungan supernormal-nya 26.48%, dan nilai proyek terburuknya 53.85%. Selama dua masa pemerintahan SBY, potensi pembangunan jalan yang hilang sebesar 15.58% dengan kebocoran anggarannya 57.88% atau Rp16.77 triliun per tahun yang sebagian besarnya dinikmati oleh pelaku rent-seeking dan korupsi pada pembangunan jalan, yaitu para penyedia dan para penyelenggara (Bina Marga pusat maupun daerah) yang ‘memanfaatkan’ kondisi tersebut. | en |
dc.language.iso | id | |
dc.subject.ddc | Economics | en |
dc.subject.ddc | Political economy | en |
dc.subject.ddc | 2014 | en |
dc.title | Rent-seeking dan Korupsi dalam Pembangunan Jalan di Indonesia (Studi Kasus: Dua Masa Pemerintahan SBY, 2004-2013) | en |
dc.subject.keyword | biaya transaksi | en |
dc.subject.keyword | ekonomi politik | en |
dc.subject.keyword | korupsi | en |
dc.subject.keyword | pembangunan jalan | en |
dc.subject.keyword | rent-seeking | en |
Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
H15iah.pdf Restricted Access | Fulltext | 22.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.