Analisis Pengaruh Non-Tariff Measures terhadap Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama

Abstract

Sejak berdirinya World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995 dan adanya liberalisasi dalam perdagangan, terjadi penurunan tarif bahkan sampai dengan nol persen. Hal ini membuat negara-negara anggota melakukan tindakan/kebijakan non tarif (non-tariff measures/NTM). Salah satu tujuannya adalah sebagai proteksi pada produsen domestik dalam menghadapi persaingan impor dengan produk asing. Penerapan NTM akan berdampak pada penurunan ekspor negara-negara yang melakukan perdagangan. Sektor pertanian yang memiliki keunggulan dan potensial di Indonesia khususnya subsektor perkebunan adalah komoditi kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi crude palm oil (CPO). Kelapa sawit dianggap sebagai tanaman penghasil minyak (CPO) yang paling efisien dan sangat produktif dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya. Adanya ekspansi lahan secara besar-besaran dan muncul kampanye negatif dari LSM (lembaga sosial masyarakat) lingkungan hidup internasional yang menyoroti isu pelanggaran lingkungan dan isu produk yang mengganggu kesehatan, kemudian diformulasikan menjadi suatu regulasi yang sifatnya menghambat perdagangan. Selain itu dalam beberapa tahun belakangan ini tren nilai ekspor CPO cenderung mengalami penurunan dan di beberapa negara tujuan ekspor menunjukkan nilai yang negatif. Banyak negara terutama negara maju yang memproteksi industri domestiknya dengan memberlakukan kebijakan NTM yang dapat menghambat masuknya suatu produk ke negara tujuan ekspor. Akibatnya, industri CPO terkena dampak dari implementasi NTM dan akan kesulitan melakukan ekspansi atau mengalami penurunan daya saing jika hambatan tersebut tidak dihilangkan. Penelitian ini menyajikan gambaran mengenai arus perdagangan ekspor komoditi CPO Indonesia dan implementasi NTM di negara tujuan ekspor utamanya. Tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis pengaruh NTM terhadap arus perdagangan ekspor komoditi CPO Indonesia ke negara tujuan ekspor utama. Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) digunakan untuk mengestimasi daya saing CPO, pemberlakuan NTM dengan binary variable, serta analisis ekonometrika digunakan untuk mengestimasi model gravity dengan data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan time series tahunan 2003 – 2013 dan cross section dua puluh negara tujuan ekspor utama CPO Indonesia. NTM yang akan diestimasi pada penelitian ini dikhususkan pada sanitary and phytosanitary (SPS) dan technical barriers to trade (TBT) serta instrumen trade remedy (antidumping, subsidy, dan safeguard). Hasil estimasi nilai RCA seluruhnya menunjukkan bahwa komoditi CPO Indonesia ke negara tujuan ekspor utama memiliki keunggulan komparatif. Indonesia sebagai salah satu penghasil hasil bumi terbesar dunia menjadi salah satu pemasok utama dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap komoditi CPO. Pemberlakuan NTM (incidence of NTM) masing-masing adalah sebanyak 34 kebijakan untuk SPS, 102 kebijakan untuk TBT, serta 4 kebijakan untuk trade remedy. Kebijakan SPS yang banyak diberlakukan antara lain terkait dengan labeling dan packaging yang berhubungan langsung dengan food safety requirements, food additives, dan terkait certification. Kebijakan TBT yang banyak diberlakukan antara lain berkaitan dengan food standard, labeling (terkait informasi nutrisi), conformity assessment, dan quality requirements. Sementara itu pada penerapan NTM jenis trade remedy yang banyak diberlakukan adalah dumping. Negara tujuan ekspor yang paling banyak memberlakukan NTM untuk komoditi CPO Indonesia adalah Amerika Serikat. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara keseluruhan NTM dari negara-negara tujuan ekspor utamanya menghambat arus perdagangan ekspor komoditi CPO Indonesia, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Namun jika NTM didisagregasi berdasarkan jenisnya berupa SPS, TBT dan trade remedy, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kebijakan SPS dan trade remedy tidak menghambat arus ekspor komoditi CPO Indonesia, sedangkan peningkatan jumlah kebijakan TBT akan menghambat arus ekspor komoditi CPO Indonesia. Pemerintah harus lebih concern dengan kebijakan TBT yang lebih banyak menghambat ekspor komoditi CPO Indonesia dengan memperhatikan standar dan persyaratan teknis lainnya untuk meningkatkan ekspor komoditi CPO Indonesia.