Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Di Kawasan Pulau-Pulau Kecil : Kasus Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Abstract

Sumberdaya ikan merupakan salah satu sumberdaya alam yang saat ini menghadapi tekanan sangat besar. Penangkapan ikan yang berlebihan, kelebihan kapasitas dan sejumlah tekanan terhadap sumberdaya perikanan di perairan pesisir Asia Tenggara telah menyebabkan runtuhnya atau pengurangan populasi perikanan penting. Akibatnya terjadi peningkatan konflik antara pengguna atas stok sumberdaya yang tersisa, berkurangnya pendapatan dan ketahanan pangan, meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan hubungan sosial masyarakat pesisir serta rendahnya standar hidup dan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Secara geografis, Kabupaten yang terletak antara 02o4'13'' – 02o07'48'' LU dan 125o09'36'' – 125o09'24'' BT dengan luas wilayah 275,96 km2 ini, memiliki 47 pulau dimana hanya 12 pulau berpenghuni. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kabupaten Kepulauan tersebut dari tahun 2005 hingga 2009 mengalami peningkatan sebesar 13,43 %. Akan tetapi, hasil produksi tahun 2012 di salah satu kawasan pulau-pulau kecil di Kecamatan Siau Timur Selatan yang adalah bagian dari Kabupaten SITARO dan mayoritas penduduknya nelayan, mengalami penurunan sebesar 24,68 % dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil. Tujuan umum ini diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan khusus yaitu menggambarkan pola pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan kearifan lokal, mengetahui kapasitas atau efisiensi alat tangkap dan mengukur status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan dimensi biofisikteknologi, pasar, sosial-ekonomi, kelembagaan, etika dan infrastruktur. Metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan pola pemanfaatan berdasarkan kearifan lokal adalah analisis deskriptif. Untuk mengetahui kapasitas atau efisiensi alat tangkap digunakan analisis DEA (Data Envelopment Analysis), analisis yang digunakan untuk status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap digunakan analisis MDS (Multi Dimensional Scaling), sedangkan untuk analisis strategi dan prioritas strategi digunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan AHP (Analytical Hierarchy Proces). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan yang berada di kawasan pulau-pulau kecil masih digolongkan sebagai nelayan skala kecil, dimana alat tangkap ikan yang dominan adalah pancing, jaring insang, jaring ikan layang (soma talang), jaring cakalang (soma hetung) dan pukat cincin. Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan khususnya ikan layang (Decapterus macarellus) dan ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) masyarakat memiliki kearifan lokal yaitu kepemilikan daerah penangkapan pribadi (keluarga tertentu) yang berlangsung secara turun-temurun serta batas daerah penangkapan ikan (DPI) yang didasari pada batas administrasi desa. Berdasarkan hasil analisis DEA, secara umum alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan sudah efisien, dengan nilai antara 95,5 % hingga 100%. Hasil analisis Rapfish untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan menunjukkan bahwa, keberlanjutan dimensi pasar, sosial-ekonomi, kelembagaan dan etika memiliki status cukup berkelanjutan (50-75), dengan nilai indeks keberlanjutan masing-masing sebesar 62,12; 61,27; 61,68 dan 56,93; sedangkan pada dimensi biofisik-teknologi dan infrastruktur diperoleh status kurang berkelanjutan (< 50) dengan nilai indeks keberlanjutan masing-masing 47,43 dan 48,65. Atribut yang paling berpengaruh (sensitif) terhadap status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan enam dimensi adalah batas daerah penangkapan ikan (biofisik-teknologi), perubahan harga ikan antar musim (pasar), besar pendapatan di luar perikanan (sosial-ekonomi), peran wanita dalam aktivitas perikanan (kelembagaan) dan penangkapan ikan secara ilegal (etika) serta ketersediaan sarana transportasi (infrastruktur). Prioritas strategi pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil ini adalah penyediaan sarana prasarana, pelembagaan, inovasi teknologi alat tangkap ikan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pemasaran hasil tangkap.