Analisis Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Agribisnis Karet Rakyat dalam Perspektif Peranan Kelembagaan dan Ekonomi Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

Abstract

Kebutuhan karet alam dunia akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya standar hidup manusia. Karet memiliki banyak keunggulan dalam menggerakkan pengembangan ekonomi wilayah. Tujuan penelitian ini adalah menelaah potensi karet rakyat di Sumatera Selatan, menelaah faktor-faktor penyebab produktivitas karet rakyat rendah, mutu bokar rendah, industri hilir karet belum berkembang, yang berkaitan dengan aspek peranan kelembagaan, sehingga dapat disusun strategi yang diperlukan untuk meningkatkan peranan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis karet rakyat di Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini naturalistik (deskriptif) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di Sumatera Selatan, dengan sampel Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKU, Kota Palembang, dan dilaksanakan mulai September 2012 sampai September 2013. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu ditinjau dari perspektif pengembangan ekonomi wilayah, Sumatera Selatan memiliki potensi karet rakyat yang cukup besar karena sebagian besar wilayahnya merupakan basis produksi karet dan kompetitif untuk karet, memiliki peringkat paling atas dalam penyerapan tenaga kerja di subsektor perkebunan, sepertiga jumlah petani karet Indonesia berada di Sumatera Selatan dan karet telah berkontribusi sebesar 9,8% terhadap industri pengolahan di Sumatera Selatan, namun belum ada kabupaten/kota yang berspesialisasi pada pengembangan agribisnis karet untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas yang tinggi, sehingga kontribusi karet rakyat dalam pengembangan ekonomi wilayah di Sumatera Selatan relatif masih rendah, dibandingkan apabila Sumatera Selatan memiliki kabupaten/kota yang berspesialisasi pada pengembangan agribisnis karet rakyat. Faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat produktivitas karet rakyat di Sumatera Selatan ditinjau dari perspektif peranan kelembagaan adalah faktor kondisional yang melekat pada petani diantaranya: luas kebun karet per luas kebun karet per luas kebun karet per luas kebun karet per luas kebun karet per luas kebun karet per luas kebun karet per luas kebun karet per petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, umur produktif tanaman karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilankaret, tingkat penghasilankaret, tingkat penghasilankaret, tingkat penghasilankaret, tingkat penghasilan karet, tingkat penghasilankaret, tingkat penghasilan; selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh selain itu juga disebabkan oleh faktor kurangnya faktor kurangnya faktor kurangnya faktor kurangnya faktor kurangnya faktor kurangnya faktor kurangnya faktor kurangnya peran peran peranan kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan an kelembagaan dalam pengembangan industri bibit unggul, penyadaran kebiasaan petani ke arah yang kondusif, dan pengelolaan kebijakan/program di kabupaten/kota. Faktor-faktor penyebab rendahnya mutu bahan olah karet (bokar) di Sumatera Selatan ditinjau dari perspektif peranan kelembagaan adalah faktor tidak adanya peranan kelembagaan petani dalam melakukan sistem pemasaran bersama (KUD) yang berperan aktif memantau dan mengawasi mutu bokar dan meningkatkan posisi tawar petani terhadap pedagang pengumpul. Dengan adanya peranan lembaga KUD, kelompok tani mampu menghasilkan harga jual bokar yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan minat petani untuk memproduksi bokar yang bermutu tinggi. Hal tersebut terjadi di wilayah yang kelompok taninya memiliki kegiatan rutin membangun kelompok pemasaran bersama terorganisir dalam bentuk KUD. Faktor-faktor penyebab belum berkembangnya industri hilir karet di Sumatera Selatan ditinjau dari perspektif peranan kelembagaan adalah adanya sudut pandang organisasi/lembaga pelaku usaha di Sumatera Selatan yang relatif “cukup puas” sampai memproduksi jenis industri bahan baku (crumb rubber) sebagai pengaruh dari situasi yang belum mendukung pengembangan industri hilir yaitu masih rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya mutu bokar, belum dikuasainya teknologi industri hilir, belum ada penelitian jaminan pasar, belum adanya ketersediaan komponen bahan kimia pendukung; kurangnya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan belum adanya kebijakan terintegrasi lintas sektor di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga melemahkan dukungan kebijakan dan anggaran untuk fasilitasi pembinaan, koordinasi dan pengawasan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk pengembangan industri hilir karet di Sumatera Selatan. Secara keseluruhan dalam perspektif peranan kelembagaan dan ekonomi wilayah, belum optimalnya pengembangan agribisnis karet rakyat dipengaruhi faktor : jumlah organisasi/lembaga yang berperan, keseimbangan posisi peranan organisasi/lembaga pada kelompok subsistem agribisnis di tingkat pusat-provinsi-kabupaten/kota, kompleksitas kendala yang dihadapi organisasi/lembaga, pola hubungan/relasi antar organisasi/lembaga, kondisi karakteristik kelembagaan, model kemampuan serta struktur hirarkhi kelembagaan. Untuk meningkatkan pengembangan agribisnis karet rakyat di Sumatera Selatan, perlu arahan kebijakan berupa pertama peningkatan pengelolaan ekonomi wilayah ke arah pengembangan spesialisasi dan pemusatan aktifitas agribisnis karet rakyat pada wilayah basis produksi karet dan wilayah kompetitif yakni di enam wilayah (Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKI), dengan strategi pengembangan diantaranya: peningkatan kinerja lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan rencana pengembangan agribisnis karet dalam jangka panjang, menengah dan pendek (membentuk dan memperkuat leader dalam kelembagaan yang ada) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; menciptakan arah dan kepastian kebijakan/peraturan untuk pengembangan agribisnis karet (hulu-hilir) dalam jangka panjang, menengah dan pendek; menegakkan konsistensi kebijakan/peraturan pada tataran implementasi membangun kelembagaan yang berkarakteristik memadai, berdaya dorong tinggi dan mandiri; dan arahan kebijakan kedua berupa mewujudkan optimalisasi peningkatan produktivitas tanaman karet rata-rata di atas 1,6 ton/ha/tahun, peningkatan mutu bokar dan pengembangan industri hilir karet di Sumatera Selatan, dengan strategi pengembangan diantaranya: menumbuhkan inisiatif kelompok tani dan memperkuat peranan kelembagaan petani melalui pemberdayaan guna meningkatkan kegiatan peremajaan tanaman karet, pengetahuan/keterampilan petani tentang intnsifikasi, peningkatan skala usaha (luas) kebun karet, peningkatan status kepemilikan lahan dari sewa atau warisan menjadi milik sendiri, peningkatan penggunaan bibit unggul bersertifikat; memperkuat peranan kelembagaan petani dalam meningkatkan penghasilan petani melalui pendampingan pembinaan ataupun pembentukan kelembagaan pemasaran bersama (KUD) dengan sistem lelang bokar, memantau dan menegakkan aturan bokar bersih di tingkat petani; meningkatkan peranan kelembagaan pemerintah terutama di kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas, mutu bokar di tingkat petani, dan mendorong kebijakan implementasi yang mendukung pengembangan industri hilir karet; mengoptimalkan peranan organisasi/lembaga baik dari sisi jumlah maupun kualitas dan efektifitasnya dalam penyusunan arah kebijakan/peraturan dan anggaran, mengkoordinasikan, mensinkronkan kebijakan dalam jangka panjang, mulai dari perencanaan sampai implementasi secara terintegrasi lintas sektoral pusat-provinsi-kabupaten/kota dan lintas pelaku usaha baik secara horizontal maupun vertikal guna mengoptimalkan pengelolaan potensi agribisnis karet; mengoptimalkan peranan kelembagaan dalam penyediaan sarana produksi berupa pengembangan industri bibit unggul yang efisien, industri pupuk, industri pembeku lateks anjuran, industri alsintan, industri hilir, dan penguatan kelembagaan pemasaran produk olahan karet, serta menciptakan kebijakan yang mendorong terwujudnya iklim kondusif bagi pelaku usaha (kepastian kebijakan/peraturan dan insentif) dalam pengembangan investasi di sektor agribisnis karet; memperbaiki kondisi model karakter, kemampuan dan struktur kelembagaan yang ada mulai dari pusat-provinsi sampai kabupaten/kota menuju kelembagaan yang memadai untuk melakukan pengembangan agribisnis karet; dan memprioritaskan dukungan kebijakan untuk peningkatan peranan kelembagaan dalam menyelesaikan kendala kunci yang menghambat pengembangan agribisnis karet.