Kontestasi Aktor dan Kepentingan Terhadap Sumber Daya Air di Sukabumi

Abstract

Tonggak perubahan penguasaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia oleh swasta dilegitimasi dengan ditetapkannya Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada swasta untuk mengusahakan sumber daya air untuk kepentingan komersial. Akibat liberalisasi sumber daya air tersebut beragam akses masyarakat pedesaan berkurang, bahkan hilang dan berimplikasi pada hilangnya sumber mata pencaharian petani dan ikut berkontribusi besar pada perubahan lingkungan di pedesaan. Eksploitasi sumber daya air yang berlebihan menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya air yang berujung pada terjadinya konflik perebutan sumber daya air antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya konflik dan menganalisis berbagai kepentingan yang bertarung dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya air di Cidahu dan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai September 2013 di tiga desa yang berbatasan langsung dengan lokasi eksploitasi dan pabrik air minum dalam kemasan di Kecamatan Cidahu dan Cicurug. Metode pengumpulan dan analisa data dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan hilang/berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya air karena hilangnya hak kepemilikan masyarakat terhadap tanah yang mengandung sumber-sumber air tersebut. Hilangnya akses masyarakat tidak hanya disebabkan oleh hilangnya kepemilikan tapi karena faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi. Baik kemampuan perusahaan untuk mengontrol masyarakat dengan kekuatan modal, teknologi dan relasi yang terbangun dengan pihak pemerintah lokal (pemda/desa), elit-elit desa dan sebagian LSM lokal. Kepemilikan sumber air dan tanah di desa terkonsentrasi kepada perusahaan karena kebutuhan perusahaan untuk membangun pabrik, meningkatkan kapasitas produksi, dan kebutuhan untuk melakukan konservasi (perlindungan) terhadap sumber air tanah sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang. Dorongan permintaan pasar (market) berkelindan dengan kuasa peraturan (regulation) berhasil menyingkirkan masyarakat dari sumber air, tanah dan mata pencahariannya. Keberadaan perusahaan di desa menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam (landscape) karena pembangunan pabrik, perumahan, dan bangunan lain untuk menunjang aktifitas perusahaan di desa. Perubahan lingkungan fisik ini menyebabkan hilang/berkurangnya air permukaan (air sumur), dan mata air di beberapa tempat serta mengubah drastis daerah pertanian menjadi lahan-lahan kering yang tidak produktif. Kontestasi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya air mengemuka sebagai isu kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air, sejatinya merupakan akibat dari minimnya akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pekerjaan di perusahaan AMDK dan akibat dari hilangnya mata pencaharian. Pertarungan tidak saja melibatkan masyarakat dan perusahaan tapi menarik aktor lain seperti LSM untuk terlibat dan ikut memanfaatkan situasi demi kepentingan masing-masing. Negara sebagai pemilik sumber daya air yang diamanatkan oleh UUD 1945 memiliki peran dalam penyediaan air untuk kepentingan masyarakat justru menyerahkan penyediaan fasilitas air bersih kepada perusahaan dengan memberikan kewenangan kepada swasta untuk mengusahakan dan mengelola sumber daya air dengan menetapkan payung hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta peraturan turunannya. Pendelegasian peran negara kepada swasta melalui undang-undang ini mempercepat terjadinya liberalisasi sumber daya air di pedesaan.