Alokasi Sumberdaya Kawasan Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat: Pendekatan Multi-Objective

Abstract

Hutan Indonesia telah mengalami deforestasi, yang berdampak pada lingkungan dan tidak terpenuhinya permintaan kayu, menjadikan hutan rakyat menjadi alternatif dalam pemecahan permasalahan konservasi dan pemenuhan permintaan kayu. Namun, dalam pengembangan hutan rakyat terdapat konflik ekonomi (pemenuhan kayu) dan ekologi (konservasi). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam penentuan tujuan pengelolaan lahan di kawasan hutan rakyat dengan menggunakan regresi logistik, (2) menentukan alokasi sumberdaya yang optimal di kawasan hutan rakyat yang mencapai the best compromise solution antara kepentingan ekonomi dan ekologi dengan pendekatan multi-objective programming dan menggunakan software LINDO. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa petani masih berorientasi ekonomi dalam pengelolaan lahan mereka yang berada di kawasan hutan rakyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam penentuan tujuan pengelolaan lahan adalah jumlah tanggungan keluarga, pendapatan non-pertanian, partisipasi pertemuan kelompok tani dan penyuluhan, serta pengalaman berusahatani. Hasil analisis dengan pendekatan multi-objective menunjukkan bahwa beberapa skenario yang dijalankan membuktikan bahwa kawasan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi adalah kawasan yang dialokasikan untuk tanaman kayu. Bahkan dengan skenario dimana menjadi tujuan ekonomi menjadi prioritas, lahan dialokasikan untuk tanaman kayu dengan luas 21.12 ha, namun pencapaian target hanya sebesar Rp 15.08 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 39.91 milyar. Pencapaian target terbesar adalah skenario tanpa prioritas sebesar Rp 23.78 milyar dengan alokasi lahan untuk tanaman kayu seluas 57.24 ha. Sedangkan untuk skenario yang memprioritaskan tujuan ekologi, alokasi lahan untuk tanaman kayu seluas 24.13 ha dengan pencapaian target sebesar Rp 22.27 milyar. Bahkan, dengan skenario yang mensyaratkan luas tanaman tertentu, alokasi lahan tetap untuk tanaman kayu seluas 43.67 ha, namun target yang tercapai hanya sebesar Rp 18.57 milyar. Hal ini dapat menghambat keberlanjutan hutan rakyat karena tidak terpenuhinya tujuan ekonomi yang menjadi motivasi dalam pengelolaan hutan rakyat. Dengan demikian, agar keberlanjutan hutan rakyat terjamin, pemerintah harus tetap aktif dan mengintervensi pelaksanaan hutan rakyat tersebut, baik dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, maupun bantuan permodalan dengan menyertakan pengawasan dan evaluasi terhadap program atau bantuan yang diberikan. Penanaman jenis tanaman kayu yang relatif lebih cepat panen menjadi prioritas, serta pengembangan lebah madu, jamur kayu, dan industri hasil hutan menjadi alternatif untuk menggantikan pemasukan dari pengusahaan tanaman pertanian di dalam kawasan hutan rakyat.