Kajian Manfaat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bagi Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus Perairan Laut Berau, Kalimantan Timur)

Abstract

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Konsep KKP yaitu melindungi suatu kawasan perairan yang memiliki karakteristik tertentu dengan menggunakan sistem zonasi. Idealnya pembagian zonasi dalam sebuah kawasan konservasi perairan terbagi menjadi 4 zona yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Dalam zonasi-zonasi yang ada di KKP terdapat tiga ekosistem penting yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang (coral reef) sebagai salah satu ekosistem yang termasuk dalam zonasi kawasan konservasi perairan (KKP) memiliki manfaat diantaranya habitat berbagai biota laut seperti ikan karang, moluska, dan krustasea. Terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya juga menyediakan makanan dan merupakan tempat memijah bagi berbagai jenis biota laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga ekosistem terumbu karang tersebut penting untuk dikelola dengan sangat baik, guna menunjang kegiatan perikanan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji kondisi ekosistem terumbu karang dan perikanan karang tangkap di KKP Berau dengan melihat tren penangkapan ikan kerapu, menganalisis aktivitas penangkapan ikan dan perilaku nelayan setempat, mengkaji manfaat pengelolaan KKP Berau terhadap kondisi perikanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan serta memberikan rekomendasi terkait strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan di KKP Berau. Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi untuk melihat hubungan antara kawasan konservasi terhadap perikanan kerapu serta analisis prospektif untuk menduga strategi pengelolaan yang sesuai untuk diterapkan di KKP Kabupaten Berau. Persen tutupan karang selama kurun waktu 8 tahun (2003-2011) mengalami penurunan sebesar 35%, setara dengan 4,5 % per tahun dan hasil wawancara menunjukkan menurunnya hasil tangkapan ikan kerapu setiap harinya (rata-rata 2 ekor). Aktivitas penangkapan ikan kerapu oleh nelayan di Kabupaten Berau sudah terspesifikasi dengan baik yaitu menggunakan alat tangkap bubu (perangkap) yang diperuntukkkan bagi daerah karang, namun masih terdapat nelayan yang tidak bertanggung jawab yang melakukan kegiatan penangkapan dengan bom dan potassium. Analisis menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang sangat memberikan pengaruh terhadap kelimpahan ikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya jumlah ikan yang terdapat di karang yang memiliki persen tutupan karang hidup yang besar. Selain itu, dari analisis yang sama dapat disimpulkan bahwa jika KKP Berau dikelola dengan baik dan persentase tutupan karang hidup dapat ditingkatkan, maka jumlah individu ikan yang akan naik sebesar 5 individu per persen tutupan karang hidup. Penurunan kelimpahan ikan di alam mengakibatkan turunnya kemampuan alat tangkap dalam menghasilkan tangkapan ikan kerapu, sehingga nilai pendapatan yang diperoleh nelayan dari kerapu juga menurun menjadi Rp. 241.472,8014 per kg dengan dugaan surplus konsumen sebesar Rp. 4.150.000. Hasil analisis prospektif menunjukkan faktor yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan KKP yaitu kualitas SDM, produksi perikanan, lokasi konservasi, pengawasan dan penerapan sanksi, serta harga komoditas perikanan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu manfaat KKP Berau (Peraturan Bupati no. 31 tahun 2005) bagi perikanan berkelanjutan belum dapat dirasakan secara nyata karena belum adanya kegiatan pengelolaan terhadap kawasan konservasi perairan ini, seperti : belum ada pembagian zonasi sesuai Undang-Undang No.45/2009 dan PP No.60/2008, lemahnya kualitas SDM, tingginya praktek penangkapan tidak ramah lingkungan, lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi, serta lemahnya kekuatan hukum mengenai penetapan perairan Laut Berau menjadi kawasan konservasi perairan sebagai akibat dari belum ditetapkannya perairan laut Berau menjadi Kawasan Konservasi Perairan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi bagi pengelolaan KKP Berau yaitu meningkatkan kualitas dari lima faktor kunci keberhasilan pengelolaan KKP. Berdasarkan analisis prospektif, maka skenario yang paling memungkinkan untuk pengelolaan KKP Berau saat ini yaitu skenario moderat.