Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat Terhadap Peningkatan Produksi Padi di Propinsi Jawa Barat

Abstract

Krisis pangan global akan menjadi masalah serius di masa depan. Peningkatan produksi pangan harus dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan adalah melalui upaya peningkatan belanja pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan program pembangunan seperti infrastruktur irigasi, ketersediaan benih dan pupuk, riset dan teknologi, pembiayaan, dan lain-lain. Ketepatan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah diperlukan agar mampu mendongkrak output pertanian. Hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan membutuhkan dukungan investasi yang lebih baik dan lebih besar. Selama ini pembangunan pertanian kita tidak ditopang dengan tingkat investasi yang memadai (underinvestment). Bahkan investasi di bidang pertanian yang sangat terbatas tersebut dialokasikan secara tidak benar pula (misinvestment). Alokasi yang tidak benar (misinvestment) dan alokasi yang tidak memadai (underinvestment) sering terjadi karena lebih memprioritaskan output jangka pendek dibanding output jangka panjang. Investasi pada sarana publik semakin menurun, sedangkan subsidi dan bantuan sosial semakin meningkat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap peningkatan produksi padi, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh belanja pemerintah terhadap produksi padi. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis program-program yang memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Dalam penelitian ini, wilayah yang dikaji dibatasi pada wilayah Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Barat. Pemilihan Propinsi Jawa Barat sebagai wilayah basis penelitian karena propinsi ini merupakan salah satu basis produksi padi di Indonesia. Wilayah yang masih satu propinsi diharapkan dapat mengurangi heterogenitas data. Untuk belanja pemerintah, dipilih 5 program utama yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian, yaitu subsidi pupuk, bantuan benih unggul, perbaikan irigasi tersier, sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT), dan bantuan permodalan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Anggaran investasi Pemerintah Daerah dan swasta tidak dimasukkan dengan pertimbangan bahwa rata-rata anggaran daerah untuk sektor pertanian relatif kecil dan sangat beragam antar daerah. Sedangkan investasi swasta sebagian besar dialokasikan untuk sektor perkebunan dan sangat kecil yang digerakkan dalam budi daya padi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disajikan dalam bentuk data panel, terdiri dari data produksi padi dan belanja pemerintah (pos anggaran Kementerian Pertanian) dalam 7 tahun data time series dan 20 data cross section. Jumlah produksi padi dalam satuan ton digunakan sebagai variabel tidak bebas. Sedangkan anggaran untuk bantuan benih unggul, subsidi pupuk, rehabilitasi irigasi tersier, bantuan permodalan, dan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu sebagai variabel bebas yang semuanya dinyatakan dalam satuan ribu rupiah. Pemilihan variabel independen tersebut berdasarkan atas program-program utama masing-masing eselon I Kementerian Pertanian yang nilai anggarannya besar. Nilai dari setiap variabel independen adalah nilai riil yang sudah disesuaikan dengan nilai nominal pada masing-masing tahun melalui perhitungan indeks harga konsumen di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan harga riil pada tahun 2007 sebagai basis perhitungan. Metode analisis menggunakan model estimasi data panel statis. Hasil studi menunjukkan bahwa metode estimasi GLS (generalized least square) dengan variabel dummy tahun sebagai model estimasi terbaik. Secara total, belanja pemerintah yang diinvestasikan dalam bentuk program subsidi pupuk, bantuan benih unggul, rehabilitasi irigasi tersier, sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu, dan bantuan modal pengembangan usaha agribisnis pedesaan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan produksi padi di Propinsi Jawa Barat. Dalam jangka pendek (short run), belanja pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan bantuan benih unggul memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi padi di Propinsi Jawa Barat pada taraf nyata 5%, sedangkan rehabilitasi irigasi tersier berpengaruh nyata pada taraf 15%. Pada taraf nyata 5%, penambahan 1% anggaran pupuk, ceteris paribus, akan meningkatkan produksi padi sebesar 0.056% dan peningkatan 1% anggaran benih unggul, ceteris paribus, akan meningkatkan produksi padi sebesar 0.38%. Pada taraf nyata 15%, penambahan anggaran rehabilitasi irigasi tersier sebesar 1%, ceteris paribus, akan meningkatkan produksi padi sebesar 0.206%. Pupuk dan benih merupakan input langsung dalam budi daya usaha padi sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi. Rehabilitasi irigasi tersier belum dapat menambah luas tanam dan luas panen secara signifikan karena sifatnya yang sangat mikro dan perbaikan saluran yang sudah ada. Di sisi lain, rehabilitasi irigasi tersier memerlukan waktu jeda dalam mempengaruhi produksi pangan karena pembangunannya yang dikerjakan pada tengah atau akhir tahun anggaran. Dalam jangka pendek (short run), belanja pemerintah dalam bentuk bantuan permodalan dan sekolah lapang tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi di Jawa Barat, baik pada taraf nyata 5% maupun 15%. Hal ini terjadi karena bantuan permodalan PUAP hanya menyentuh sejumlah kecil petani dan tidak secara massal seperti halnya subsidi pupuk. Demikian juga dengan sekolah lapang yang hanya fokus pada areal laboratorium lapang yang luasnya 1 ha dari total 25 ha SL-PTT. Di sisi lain, program SL-PTT hanya meliputi lebih kurang 25% dari total luas tanam padi. Pada kondisi inilah, fenomena tentang misinvestment terjadi. Untuk itu, anggaran yang dialokasikan pada kedua program ini dapat direlokasi untuk program lain yang lebih signifikan. Program subsidi pupuk, bantuan benih unggul, dan rehabilitasi irigasi tersier memiliki hubungan positif terhadap peningkatan produksi padi di Propinsi Jawa Barat dan dapat dijadikan perbaikan rumusan program dan kebijakan peningkatan produksi padi di Propinsi Jawa Barat.