Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat

Abstract

Penetapan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dirumuskan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001. PHBM adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder). Pengaruh masyarakat desa hutan (MDH) terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat cukup signifikan (Heryawan 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses terbentuknya kelembagaan PHBM dan stakeholder yang terlibat; Menganalisis efektivitas kelembagaan PHBM dalam mencapai tujuannya; Menganalisis dampak PHBM terhadap aspek perekonomian dan ekologi bagi masyarakat desa hutan. Penelitian dilakukan di KPH Bandung Utara. LMDH yang dijadikan sampel penelitian adalah LMDH yang terdekat dengan hutan (LMDH Cipada dan Kertawangi) dan LMDH yang berada paling jauh dengan hutan (LMDH Cikole dan Cihideung). Penentuan lokasi LMDH yang diteliti dilakukan secara purposive sampling. Responden dalam penelitian ini sebanyak 15 stakeholder responden key person dan 420 orang petani. Teknik pemilihan responden stakeholder melalui teknik snowball sampling dan pemilihan responden MDH dilakukan dengan menggunakan random sampling. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono 2008). Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk mengetahui proses pembentukan kelembagaan PHBM, efektivitas kelembagaan PHBM dan dampaknya terhadap ekonomi dan ekologi. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner, wawancara mendalam (depth interview), Focus Group Discussion (FGD) dan pengamatan lapangan (observasi). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan kegiatan PHBM, dokumen perjanjian kerjasama Perhutani dengan LMDH, peta wilayah KPH Bandung Utara, peraturan perundangan terkait sistem PHBM, dan laporan tahunan LMDH. Analisis data menggunakan metode analisis deskritif kualitatif, analisis stakeholder, analisis struktur pendapatan rumah tangga MDH, analisis persepsi dan analisis Importance Permormance Analysis (IPA). Analisis prasyarat kelembagaan PHBM menunjukkan bahwa dari 59 LMDH yang berada di KPH Bandung Utara 47 LMDH termasuk pada kategori aktif, 12 LMDH dorman dan tidak terdapat LMDH yang tergolong collapse. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem PHBM di KPH Bandung Utara terbentuk berdasarkan kebutuhan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan namun juga tetap dapat menunjang ekonomi rumahtangga masyarakat desa hutan. Sistem PHBM dilaksanakan semenjak perubahan status kawasan hutan KPH Bandung Utara dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Adapun aktor yang terlibat dalam pembentukan PHBM adalah Perum Perhutani, Masyarakat dan stakeholder. Analisis stakeholder dilakukan terhadap 15 stakehoder yang terdiri dari kelompok pemerintah, investor, lembaga eksternal dan masyarakat. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam sistem PHBM di KPH Bandung Utara. Posisi kuadran A (subject) ditempati oleh perguruan tinggi. Posisi kuadran B (player) ditempati oleh Perum Perhutani, Pemerintah LMDH, LSM, Masyarakat, Pengurus LMDH, Tokoh Masyarakat, RPH, Mandor, dan Investor. Posisi kuadran C (by stander) ditempati oleh Dinas Kehutanan, BP3K, dan BKSDA. Posisi kuadran D (actor) ditempati oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Analisis efektivitas kelembagaan PHBM dilihat dengan beberapa indikator prasyarat kelembagaan yaitu struktur organisasi, pembagian kerja, peraturan, tujuan organisasi, program kerja, transparasi dan akuntabilitas, partisipasi dan pengambilan keputusan, pengawasan, sanksi, skema evaluasi serta mekanisme petanggungjawaban. Selain terdapat aturan formal, dalam LMDH juga terdapat boundary rule. Pembubaran LMDH hanya dapat dilaksanakan oleh musyawarah anggota. PHBM berkontribusi positif terhadap pendapatan rumah tangga petani masyarakat desa hutan dan terhadap ekologi hutan di KPH Bandung Utara. Kegiatan PHBM menyumbang pendapatan masyarakat berkisar antara 52% hingga 85% dari total pendapatan masyarakat desa hutan. Adapun dampak ekologi dari pelaksanaan PHBM yaitu bertambahnya tutupan lahan, semakin baiknya kondisi hidrologi, berkurangnya gangguan hutan, serta bertambahnya jumlah pohon pada kawasan hutan. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa pengaruh sistem PHBM bagi masyarakat telah memenuhi indikator kepuasan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh pemetaan tingkat ketersediaan sumberdaya hutan dan tingkat kepentingan sumberdaya hutan bagi masyarakat seluruhnya berada pada Kuadran II, yaitu memiliki tingkat ketersediaan dan kepentingan yang tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah kelembagaan PHBM di KPH Bandung Utara sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya, PHBM berkontribusi positif terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat desa hutan, dampak ekologi dari pelaksanaan PHBM adalah bertambahnya tutupan lahan, semakin baiknya kondisi hidrologi, berkurangnya gangguan hutan, serta bertambahnya jumlah pohon pada kawasan hutan, kelembagaan LMDH dapat direplikasi pada kawasan hutan lindung lainnya dengan payung hukum yang jelas dan pelibatan stakeholder yang lebih luas.