Analisis Dampak Perubahan Alokasi Investasi Pemerintah Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Barat

Abstract

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8.07 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 359.5 ribu jiwa pada tahun 2012. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat lebih rendah dari rata-rata nasional, namun tingkat kemiskinan dan jumlah absolut penduduk miskin di Kalimantan Barat masih cukup tinggi dan lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. Selain itu penurunan tingkat kemiskinan mengalami perlambatan dan mempunyai tendensi mengalami peningkatan. Pengentasan kemiskinan perlu dipercepat karena kemiskinan menjadi beban sosial dan ekonomi bagi pemerintah dan pemborosan sumber daya sehingga menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Trickle down effect merupakan fenomena ekonomi dalam pembangunan untuk mencapai pemerataan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Optimalisasi trickle down effect memerlukan peran pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keterbatasan investasi pemerintah daerah dalam menstimulasi perekonomian membuat pemerintah daerah harus mengefektifkan alokasi pengeluarannya untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan alokasi investasi pemerintah daerah dalam mereduksi kemiskinan. Alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian adalah analisis pengganda (multiplier analysis) Input Output yang dikembangkan oleh Miyazawa (1968). Input Output Miyazawa digunakan untuk mengetahui dampak sosial perubahan output pada distribusi pendapatan. Sedangkan analisis pengentasan kemiskinan dalam penelitian ini mengadopsi indeks kemiskinan FGT (Foster-Greer-Thorbecke) yang didekomposisi sebagai dampak perubahan output sektor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alokasi investasi pemerintah daerah selama ini kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Barat. Penurunan kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Barat cenderung sebagai akibat berlakunya mekanisme trickle down effect. Alokasi investasi pemerintah daerah akan lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan jika alokasi investasi berbasis kemiskinan. Alokasi investasi pemerintah lebih efektif mempengaruhi laju penurunan kemiskinan jika dialokasikan lebih besar pada sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian efektif mengurangi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat karena dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan memberikan pendapatan bagi penduduk miskin. Investasi pada sektor pertanian juga membuat jarak kemiskinan di pedesaan dan perkotaan tidak semakin melebar. Peningkatan investasi swasta dan realokasi investasi pemerintah daerah merupakan kebijakan yang diperlukan dengan memberikan prioritas alokasi untuk pengembangan sektor pertanian.